Tanjungpinang – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) gelar malam refleksi berdirinya UMRAH di Halaman Rektorat Dompak, Senin (1/8) malam.
Memperingati hari berdirinya UMRAH ini, mahasiswa menyoroti polemik yang terjadi dikampus serta kebijakan yang tidak pro kepada mahasiswa.
“Kita lihat perjalanan UMRAH selama 10 tahun ini, beda dengan cita-cita berdirinya UMRAH oleh tokoh-tokoh pendiri,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Saputra kepada awak media.
Dari tahun ke tahun polemik di UMRAH tidak kunjung selesai sampai ke akarnya. Menurutnya, tidak adanya kebijaksaan petinggi kampus sehingga polemik klasik ini tidak tuntas.
“Contohnya masalah UKT (Uang Kuliah Tunggal), kan di tentukan Dikti, cuman untuk nomilannya terlalu tinggi, karna mayoritas masyarakat Kepri penghasilannya dibawah UMK (Upah Minimum Kerja),” ucapnya.
Dari kebijakan itu, kata mahasiswa Ilmu Administrasi Negara ini, banyak putra dan putri Kepri tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, lanjutnya ada mahasiswa yang sudah masuk ke UMRAH namun keluar karena terbatasnya uang akibat dari UKT yang “mencekik”.
“Data yang kita tau dari Jurusan Sosiologi dan IAN ada yang keluar karena terbatasnya ekonomi,” sambungnya.
Pihaknya juga menyoroti penjaringan untuk pembayaran UKT tidak selektif dan transfaran. Seharusnya, lanjut Putra penentuan UKT harus selektif.
Selama ini, menurutnya penentuan UKT itu berdasar jalur masuk.
“Seharusnya penentuan UKT dilihat dari kemampuan ekonomi itu sesuai Permendikti. Kita dapat keluhan dari maba yang masuk, penentuan UKT berdasarkan jalur masuk,” ujarnya.
Ia berharap pimpinan universitas lebih bijaksana dalam mengelola kampus UMRAH.
“UMRAH adalah kampus negeri Kepri di perbatasan, tentu ini menjadi harapan besar masyarakat Kepri,” tutupnya.
[sk]
Comment