Melalui Pengesahan Perda PT. Pelabuhan Kepri, Ansar Mengharapkan Peningkatan Perekonomian dan PAD

Tanjungpinang, suarakepri.com – Melalui agenda Laporan Akhir Panitia Khusus Perusahaan Perseroan Daerah PT. Pelabuhan Kepri dan Pengambilan Persetujuan Penetapan Menjadi Peraturan Daerah di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Kamis (16/12).

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengharapkan, dengan disahkannya Ranperda PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), akan menjadi tonggak awal untuk meningkatkan perekonomian daerah dan sumber PAD.

banner 336x280

Hal tersebut disampaikan Ansar pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri, yang dimana rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono. Didampingi Wakil Ketua III dr. Tengku Afrizal Dahlan dan dihadiri para anggota DPRD Provinsi Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri dan perwakilan Forkopimda.

Dalam sambutannya, Ansar berharap dengan perubahan bentuk hukum BUMD ini dari PT. Pelabuhan Kepri menjadi PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), akan mendorong pengurusan perusahaan oleh Direksi maupun Komisaris ,lebih profesional, kompeten dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga fokus dalam mewujudkan tujuan utama pendiriannya.

“Hal ini bertujuan agar BUMD dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya untuk mewujudkan tujuan pendiriannya. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, agar penyelenggaraan BUMD mengarah pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” ungkapnya.

Selanjutnya, Ia memaparkan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang kaya akan potensi laut dan kemaritiman. Kekayaan ini merupakan kebanggaan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah. Selama ini potensi dilaut belum terkelola dengan baik.

Saat ini pelaksanaan tugas Direktur PT. Pelabuhan Kepri masih diemban oleh Komisaris. Namun setelah disahkannya peraturan daerah ini melalui Paripurna DPRD dan registrasi di Kementerian Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur selaku Pemegang Saham mayoritas akan segera mengangkat dan menetapkan Direktur definitif.

“Penetapan Direktur Definitif yang dianggap berkompeten dan profesional, yang pemilihannya telah melalui tahapan seleksi berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD,” ujarnya.

Tambahnya singkat. Ia menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri.

“Terima kasih kepada pansus yang telah membahas materi atau isi ranperda secara baik dan detail, serta dengan prinsip dan semangat yang tinggi untuk mengupayakan pengembangan usaha BUMD ini ke depan,” tutupnya.

Comment