Oleh :
L I N D A
Mahasiswi STISIPOL Raja Haji
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Upaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia cukup besar, hal ini bisa dilihat dari keseriusan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang di ketuai oleh Wakil Presiden Dr. Boediono, di daerah baik di provinsi, kabupaten/kota juga di bentuk Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang diketuai oleh Gubernur/wakil Gubernur/walikota/wakil walikota.
Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD telah menganggarkan berbagai program bantuan untuk masyarakat miskin, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan UKM.
Faktor Kemiskinan
Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
Dengan tersedianya data dan informasi kemiskinan diharapkan dapat mendeteksi faktor-faktor terkait.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau saat ini mencapai 127,80 jiwa. Angka tersebut di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik baru-baru ini. Menurut BPS jumlah penduduk miskin di kepri dalam priode September 2013 hingga mei 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya jumlah penduduk miskin berada di angka 129.557 ribu jiwa, kini 131.222ribu jiwa atau dengan kata lain dengan durasi 8 bulan terjadi peningkatan sekitar 1665 jiwa. Dari data yang prsentase kenaikan berkisar 7.11 persen (sumber : BPS Provinsi Kepri).
Dari data yang ada selama priode September 2013 – Mei 2014 penduduk miskin di perkotaan meningkat 6,6 ribu orang dari sebelumnya 90,81 ribu menjadi 97.38 ribu. Peningkatan itu juga dialami di daerah pedesaan, yakni bertambah 2,2 ribu orang atau dari 28,27 ribu menjadi 30,42 ribu. Dalam priode yang sama, BPS provinsi Kepri mencatat garis kemiskinan naik sebesar 4,24 persen, yakni pada September 2013 sebesar Rp 398.903 per kapita perbulan, pada Mei 2014 menjadi Rp. 415.800. (Sumber : BPS Prov Kepri).
Berkaitan dengan data BPS Kota Tanjungpinang, wali kota tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH masih meragukan data kemiskinan yang dimiliki Badan Pusat Statistik kota Tanjungpinang (BPS) yang menyatakan masyarakat/penduduk miskin di kota tanjungpinang sedikit, padahal kenyataan dilapangan masih banyak penduduk miskin di kota tanjungpinang.
Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan
Melihat data dari Badan Pusat Statistik Provinsi kepri secara global menjelaskan tentang kenaikan penduduk miskin yang ada dibeberapa kota di kepulauan Riau, hal ini sejalan dengan pemikiran dan pendataan yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang. Pemko tanjungpinang telah melakukan pendataan melalui pengukuran data kemiskinan yang ada di jamkesda dan jamkesmas. Data yang didapat dari perhitungan jamkesda dan jamkesmas di kota tanjungpinang sekitar 7 hingga 8 ribu masyarakat yang kurang mampu di kota tanjungpinang, sedangkan untuk jamkesmas sekitar 30 ribu lebih masyarakat yang kurang mampu.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk membuat program pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional dari dulu hingga kini, demikian juga yang di lakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri , dengan berbagai strategi, kebijakan program dan kegiatan penanggulangan telah dirancang dan dilaksanakan.
Program pengentasan kemiskinan sesuai MoU yang telah dibuat Pemprov Kepri akan di laksanakan selama lima tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 yang terdiri dari tiga program pokok dengan sebelas sub program antara lain :
1. Program pemenuhan hak dasar penduduk miskin yang terdiri dari ; Pemberian makanan tambahan balita/siswa TK/SD, Perawatan kasus gizi buruk, pelayanan kesehatan, pembangunan posyandu, pemberian beasiswa bagi siswa SLTA.
2. Program Rumah Layak Huni yang terdiri dari ; Rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, penyediaan listrik. 3 Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/desa tertinggal antara lain dengan program ; Menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama koperasi dan UMKM, menumbuh kembangkan usaha tani, menumbuh kembangkan usaha nelayan.
Program- program tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegritas dimana setiap rumah tangga miskin dalam waktu yang bersamaan mendapat ketiga program tersebut. Program pengentasan kemiskinan yang terdiri dari 11 kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota Provinsi Kepri, dimana pelaksanaannya akan dikoordinir oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
Sementara SKPD provinsi berkewajiban melaksanakan supervise, monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi TKPK Prov Kepri. Dan Program ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Kepri.
[sk]
Comment