TANJUNGPINANG (HK) – Rekrutmen anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai janggal dan beraroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu diungkapkan salah seorang calon anggota KIP yang tak lolos seleksi, Abdul Latif, di Tanjungpinang, Senin (4/8).
“Saya menduga dari awal sudah diatur oleh para oknum pejabat baik eksekutif dan legislatif. Sehingga, calon-calon anggota KIP yang memiliki kompetensi pendidikan serta pengalaman, lantaran tak punya akses ke pejabat terkait, dicampakkan. Dan yang diloloskan hanya calon tertentu saja, tanpa adanya transparansi hukum,” katanya.
Latif yang mengaku memperoleh nilai tertinggi saat tes seleksi mengungkapkan, penerimaan komisioner KIP sudah dilakukan sejak 5 Mei lalu. Proses tahapannya adalah wawancara dan psikotes (April) dan tes tertulis hingga fit and properties (Juli). Ia mengatakan, kejanggalan muncul saat fit and proper test di Batam.
“Ada keganjilan, pertama, mengapa dilakukan fit and proper test di Batam, bukan di kantor DPRD Kepri di Tajungpinang. Pertanyaan itu kami ajukan ke salah satu tim penguji bernama Eko Sumbaryadi (Sekwan DPRD Kepri,red),” katanya.
Alasannya, yang menurut Latif tidak masuk akal, adalah untuk menghindari sorotan media. “Kok sampai seperti itu? Apakah ini penerimaan anggota mafia kejahatan sehingga harus ditutup-tutupi?” tanyanya dengan nada geram.
“Kedua, jajaran tim seleksi fit n proper test ada tujuh orang. Tetapi, kenapa Eko Sumbaryadi bisa jadi tim penguji? Seharusnya anggota dewan yang menguji. Sekwan bukan anggota DPRD,” tukasnya.
Keganjilan ketiga, lanjut Latif, tata tertib pada tahapan penerimaan tidak diatur secara jelas dan transparan. Karena, tes yang dilaksanakan Kamis 17 Juli 2014 di Graha Kepri, Batam menyisakan 11 nama calon dari total 21 calon yang mendaftar.
“Hanya lima orang saja yang pasti akan diterima di KIP. Kata Hotman Hutapea, Ketua Tim Seleksi, masing-masing peserta diberi kesempatan untuk memaparkan makalahnya minimal delapan menit dan tanya jawab minimal setengah jam. Jadi, peserta dapat waktu rata-rata satu jam. Tapi, ada sejumlah peserta yang diduga titipan pejabat, hanya beberapa menit saja tes-nya,” ungkapnya kesal.
Calon peserta yang dikabarkan pasti lolos seleksi, kata dia, diantaranya Jazuli ST dari Batam, Irwandi dari Tanjungpinang dan Ferry Muliadi Manalu eks anggota KPU Kepri. Ketiganya hanya melalui tes wawancara tak lebih dari 15 menit. Sementara calon lain sekitar satu jam.
“Kok mereka yang lulus. Ada apa ini? Apakah cukup menilai kepatutan dan kelayakan kriteria seseorang calon komisioner hanya 15 menit dan diluluskan,” kata Latif lagi.
Latif meminta agar Gubernur Kepri Muhammad Sani meninjau kembali nama-nama yang dikabarkan lulus tes seleksi rekrutmen calon anggota KIP tersebut.
“Isu itu mencuat lantaran sudah diplenokan dewan dan memutuskan kalau lima orang, baik tiga calon yang diduga titipan dan dua calon lagi incumbent yakni Liesminidiningsih SH dan Arifuddin Jalil S.Ag,” tukasnya lagi.
Latif mengatakan, KIP seharusnya menjadi garda terdepan mengawal transparansi publik di pemerintahan dengan mengisi pejabatnya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Sementara untuk mengisi pejabatnya tidak transparan dan jelas ada indikasi KKN. Untuk diketahui, tim pengujinya adalah Hotman Hutapea selaku Ketua Tim, Ing Iskandar Syah, Jumaga Nadeak, Syarafuddin Haluan selaku ketua komisi 1, Sukri Fahrial, Andi Lolo dan Eko Sumbaryadi Sekwan,” paparnya.
Sementara di tempat terpisah, Ketua Tim Seleksi Hotman Hutapea saat dikonfirmasi koran ini membantah kabar tersebut.
“Nggak ada titipan itu. Yang dikasih 11 orang dan yang jadi itu hanya 5 orang calon. Dan tak mungkin 11 orang jadi semua. Gini aja, siapa yang tak puas, tunggu SK Gubernur keluar, nanti mau complaint silahkan. Saya aja selaku ketua tim tak ada menitipkan siapa-siapa, boleh dicek ke kawan-kawan komisi,” tegasnya.
Terkait lokasi tes di Batam, ia tidak menganggap itu sebagai masalah karena tes dilaksanakan di kantor pemerintah. Ia beralasan, tak ada tempat di DPRD Kepri Tanjungpinang.
Sementara isu mengenai Eko Sumbaryadu sebagai tim penguji, Hotman juga membantah. “Dia sekretaris non-anggota. Kalau mau duduk di situ tak masalah, hanya ngumpul hasil-hasilnya saja,” tutupnya. (yan HK)
[sk]
Comment