banner 728x250

Terkait PP No.15 Tahun 2016, Lis Sarankan Pemprov Harus Siapkan Tim Hukum

  • Share

TANJUNGPINANG, SuaraKepri – Terkait pendapatan asli daerah (PAD) melalui labuh jangkar, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kepri Lis Darmansyah, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sangat membutuhkan tim hukum terkait PP No. 15 Tahun 2016.

Lis mengingatkan pemerintah harus cermat dan tepat dalam menyikapi surat penolakan terkait penarikan retribusi labuh jangkar oleh daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kemenhub baru-baru ini.

banner 336x280

Menurut Lis, surat Kemenhub yang bernomor 006/63/17/DJPL//17 September 2021 terkait labuh jangkar tersebut merupakan satu acuan Peraturan Pemerintah (PP) 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Namun, kata dia, pemerintah provinsi Kepri juga memiliki Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu kewenangan nol sampai 12 mil laut adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Tapi, kalau kita tidak meminta fatwa dari mahkamah agung. Atau ketentuan aturan lainnya seperti uji materi mahkamah konstitusi, apalagi ini undang-undang terkait kewenangan pemerintah pusat yang berada di daerah yang sudah ditentukan dalam UU 23,” katanya.

Tim hukum ini bisa melalui bagian tim hukum dari Pemprov Kepri dan kejaksaan setempat yang juga bisa digunakan untuk tim hukum daerah.

Sementara kata Lis, sebanyak 97 persen lebih wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari kelautan tentu tidak sebanding dengan PP 15 tahun 2014.

Oleh sebab itu, Lis menyarankan agar pemerintah mengutamakan hal-hal yang menyangkut UU. Salah satunya, Undang-undang Kepulauan.

“Apalagi sampai sekarang, UU tentang Provinsi Kepulauan masuk kedalam prolegnas tapi tidak pernah dibahas-bahas dan ditunda-tunda sampai sekarang,” ucap Lis.

Dalam hal ini juga, tambah Lis, dirinya tidak menyalahkan Gubernur Kepri. Sebab, Gubernur menginginkan adanya kemajuan dan peningkatan di dalam sektor kelautan bagi daerah.

“Tetapi para pembantu-pembantu gubernur mesti mampu mengimplementasikan dan memberikan saran dan pendapat. Salah satunya ya diuji dulu, aturan-aturan yang menghambat termasuk PP 15 tahun 2016,” pungkasnya.

Lis, sangat mengapresiasi cita-cita dari Gubernur Kepri untuk Pendapatan Daerah, dengan target sebesar Rp200 milliar. Karena seorang pemimpin atau kepala daerah, harus seperti itu dan memiliki ide-ide untuk kemajuan daerah.

“Dengan adanya cita-cita ataupun ide-ide, tentunya harus mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, baik pembantu hingga OPD terkait khususnya Dinas Perhubungan untuk membuat terobosan di pemerintahan pusat. Saya yakin, jangankan Rp200 milliar, lebih dari itu bisa kita dapatkan bila hak 0 sampai 12 mil ini kita dapatkan sesuai UU No.23 tersebut,” pungkasnya.

Bahkan Lis juga menyarankan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad agar juga bisa menempatkan seseorang sebagai staf khususnya yang berpengalaman atau ahli di bidang ini.

“Setahu kita banyak para pensiunan yang ada, baik mantan dirjen ataupun salah satunya Laksmana Purn. Marsetio yang juga memiliki pengalaman di bidang kemaritiman atau kelautan. Sehingga cita-cita Gubernur ini dapat didukung dan tercapai,” tutupnya.

  • Share