Tanjungpinang, suarakepri.com — Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan daerah pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), tim peneliti UMRAH menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan Infrastruktur dan Aksesibilitas Pembangunan Maritim Daerah Pesisir di Provinsi Kepulauan Riau” di Ruang Keris Gedung Pascasarjana UMRAH, Dompak.
Kegiatan yang merupakan bagian dari penelitian fundamental ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, tokoh masyarakat pesisir, pelaku usaha maritim, akademisi, serta mahasiswa pascasarjana. Diskusi ini menjadi forum strategis untuk menghimpun pandangan lintas sektor terkait kebijakan dan tantangan pembangunan infrastruktur serta aksesibilitas di wilayah pesisir Kepri.
Ketua tim peneliti, Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan mengkaji secara komprehensif implementasi kebijakan publik di sektor kemaritiman.
“Kepulauan Riau memiliki potensi strategis di bidang maritim, namun persoalan akses antar-pulau dan pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan besar. Karena itu, pendekatan kebijakan yang inklusif dan berbasis data sangat dibutuhkan,” ujarnya, Selasa (28/10).
Selain melibatkan para pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diikuti mahasiswa program Magister Administrasi Publik dan Magister Ilmu Pemerintahan UMRAH. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kampus dalam mengintegrasikan pendidikan dan penelitian untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-9 (infrastruktur), ke-11 (kota dan permukiman berkelanjutan), dan ke-14 (ekosistem laut).
Hasil dari FGD tersebut akan dirumuskan dalam bentuk policy brief yang berisi rekomendasi kebijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Selain itu, hasil penelitian juga akan dipublikasikan melalui prosiding internasional Maritime Continent Fulcrum International Conference (MaCIFIC) 2025, serta disajikan dalam bentuk poster dan video dokumenter ilmiah.
Melalui kegiatan ini, UMRAH menegaskan perannya sebagai pusat kajian kebijakan publik maritim yang berkomitmen menghadirkan solusi berbasis ilmiah untuk memperkuat pembangunan wilayah kepulauan Indonesia secara inklusif dan berkeadilan.
Comment