TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU APBN TA. 2013. Rombongan DPD RI termasuk berasal dari Provinsi Kepri ini disambut langsung oleh Wakil Walikota H. Syahrul, S. Pd, di Aula Kantor Walikota, Jalan Daeng Marewah, Senggarang, Selasa Sore (24/09).
Pada pertemuan ini, Syahrul mengatakan kedatangan Anggota DPD RI ini, merupakan hal yang positif. “Pasalnya dapat menerima masukan serta asperasi pemerintah kota Tanjungpinang, khususnya mengenai kendala pengajuan proposal kepada pemerintah Pusat,” ujarnya. Syahrul berharap melalui Anggota DPD RI dapat memfasilitasi kondisi tersebut serta dapat mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang. “Dari permasalahan yang ada kemudian nantinya dapat dipelajari dan mengakomodir untuk menemukan jalan penyelesaiaannya,” tutur Syahrul.
Di kesempatan ini juga, Syahrul memberikan pemaparan gambaran singkat tentang perkembangan keuangan serta permasalahan anggaran di Kota Tanjungpinang, kemudian acara dilanjutkan dengan tanya jawab dari SKPD dan Anggota DPD RI mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPD RI Komite IV Zulbahri, masukan dan permasalahan-permasalahan tersebut. “Akan kami akomodir ke Pemerintah Pusat. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, karena menyambut kedatangan kami, semoga pertemuan singkat ini dapat menjalin silahtuhrahmi,” ungkapnya Zulbahri.
Beberapa pokok permasalahan yang dibahas, mengenai masalah realisasi penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan, serta Dana BOS Bidang Pendidikan, sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), dan lain-lain pendapatan. Serta sumber pembiayaan daerah, meliputi pinjaman daerah dan dana cadangan daerah pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
Hal tersebut, sebagai tindak lanjut amanat pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPD RI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, antara lain mengenai Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hadir pada pertemuan ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, serta Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
Comment