Pemko Tanjungpinang Berencana Menjadi PGRI Menjadi Negeri
TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Kemerosotan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah swasta khususnya SMA PGRI Tanjungpinang menjadi pemikiran beberapa pihak, baik tenaga pendidik maupun masyarakat.
Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Yatim Mustafa memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan SMA PGRI kedepan.
Sebagai salah satu pendidik di SMA PGRI sekitar tahun 1985 lampau, Yatim mengisahkan SMA PGRI dulu maju dan menjadi mitra pendidikan di Kota Tanjungpinang. Bahkan sekolah tertua yang berdiri sekitar 33 tahun lampau ini, menjadi daya tarik masyarakat sehingga jumlah peserta didik mampu tiga local dalam setiap peneriman siswa baru.
Sekolah yang berdiri sebelum sebelum adanya SMA 1, 2, 3 dan 4 mampu bersaing dengan sekolah lain pada tahun 1987, 1988 hingga tahun 2000. Namun kenapa kini merosot? Hal ini disebabkan banyak factor. Diantaranya factor intern dan ekstern.
Faktor Intern yakni manajemen SMA PGRI. Sedangkan factor ekstern kurangnya perhatian pemerintah daerah yang memberikan kelonggaran bagi sekolah negeri untuk menerima siswa baru.
“Sekolah sekolah negeri menerima alokasi siswa baru yang berlebihan. Jika SMA Negeri diberikan kuota siswa sebanyak 6 kelas, maka jangan ditambah lagi. Bahkan terus menambah ruang kelas baru dan menambah siswa dalam satu kelas. Jangan memaksakan jumlah siswa dalam satu kelas hinga 46 ataupun 48 orang. Maksimal 36 siswa dalam satu kelas,” ujar Yatim Mustafa belum lama ini.
Dulu, SMA PGRI yang didirikan oleh sesepuh Pak Rahman, Pak Manuputi, Pak Yusuf Amar, semata mata ingin memajukan PGRI.
Sehingga pelaksanaan pembelajaran meski numpang di SMPN 8 di Jalan Yudowinangun mampu meraih prestasi dan unggul dibandingkan sekolah lain. SMA PGRI yang memiliki jurusan lebih dari satu dulu, mengambil guru guru dari sekolah lain. Sehingga kualitas SMA PGRI tidak kalah dengan sekolah yang lain.
Bahkan membantu siswa yang tidak punya uang, bahkan siswa dengan usia 20 tahun, mengingat siswa masih memiliki etika dan kesopanan. Sementara saat ini, jurusan SMA PGRI yang ada hanya sejarah.
Persoalan yang perlu diperhatikan untuk kebangkitan SMA PGRI kedepan adalah perbaikan manajemen disamping itu juga butuh perhatian pengurus PGRI bagaimana melakukan promosi, dan melakukan evaluasi agar SMA PGRI mampu bersaing dengan sekolah yang lain.
Selama ini, perhatian pemerintah sudah cukup diantaranya dengan mendirikan fasilitas berupa gedung, pagar, penyediaan Guru Tidak Tetap (GT), memberikan bantuan computer, bantuan dana BOS siswa.
Untuk membangkitkan minat masyarakat terhadap PGRI salah satunya kebijakan membuka SMK PGRI, sebagai upaya memanfaatkan fasilitas agar keberadaan gedung tidak sia sia. Disamping itu, juga bisa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) .
Meski selama ini, sudah ada Universitas Maritim Raja Ali Haji, namun dibuka jurusan yang belum dibuka di UMRAH yakni seni, teknologi computer, Leadership kepemimpinan.
“Tugas pengurus PGRI Kabupaten kota dan Provinsi Kepri untuk membangkitkan SMA PGRI kembali,” tutur Yatim.
Menurutnya, organisasi PGRI dalam setiap tahun menerima kucuran anggaran sekitar Rp 200 juta. Anggaran ini bisa diberdayakan untuk kemajuan PGRI kedepan. Manajemen pengelolaan oleh kepala sekolah yang ditunjuk mesti dilakukan. “Biarpun SMA PGRI sekolah swasta yang memiliki oriented bisnis tapi mutu pendidikan harus diperhatikan,” ungkapnya.
Sementara itu Wali Kota Tanjungpinang ingin berencana untuk mengubah status sekolah tersebut dari swasta menjadi sekolah negeri.
Walikota Tanjungpinang H Lis Darmansah mengatakan, ia sangat prihatin melihat kondisi seperti ini, ketimbang membangun sekolah baru, menurut Lis lebih baik mengelola kembali sekolah yang sudah ada ini daripada membuat sekolah baru.
“Lebih baik kita manfaatkan sekolah tersebut yang sudah memiliki bangunan sendiri. Akan lebih efisien dan bisa menghemat anggaran,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Tanjungpinang akan melakukan negoisasi dengan PGRI Provinsi Kepri. Menurut Lis, Wakil Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG, telah mendiskusikan hal masalah sekolah PGRI Tanjungpinang.
“Paling tidak harus ada sistem perbaikan. Tapi, itu juga tergantung dengan Yayasan PGRI sendiri,” ungkapnya. (Harris/kb)
[sk]
Comment