TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Provinsi Kepri Drs. H. Muhammad Sani membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musyrenbang) Daerah Provinsi Kepri tahun 2014 di Aula Kantor Gubernur, Dompak, Rabu (2/4/2014). Dari Musrenbang 2014 ini, Pemprov Kepri tetap memprioritaskan pelayanan dasar saat perencanaan anggaran pembangunan tahun 2015 mendatang. Upaya itu guna mencapai target penurunan angka kemiskinan sampai 10 persen dari kondisi saat ini.
“Saat ini angka penurunan kemiskinan Kepri masih berkisar 6,25 persen. Sementara, targetpenurunan kemiskinan itu harus tercapai 10 persen dibandingkan 4 tahun lalu. Program pengentasan kemiskinan dan beberapa bidang lain menjadi prioritas pada saat pembangunan tahun 2015 mendatang,” ujar H Muhammad Sani, Gubernur Kepri usai pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2014 di Dompak, Rabu (2/4) malam.
Gubernur menjelaskan, ada beberapa program penting yang menjadi perhatian Duo HMS pada saat pembahasan Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2014 sekarang. Terutama program pengentasan kemiskinan berupa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pendidikan, kesehatan, konektivitas dan beberapa program lain.
“Tahun 2015 nanti, kami menargetkan sudah harus 20 ribu rumah warga kurang mampu di Kepri yang diberi bantuan RTLH. Jika sebelumnya satu rumah Rp 20 juta, mulai tahun 2014 ini sampai dengan 2015 nanti diberikan Rp 22 juta. Awalnya ada 35 ribu rumah tidak layak huni. Tahun 2014 ini sudah terealisasi hampir 15 ribu. Sedangkan tahun 2015 nanti, minimal 20 ribu sudah kita bantu,” ujar Sani kepada wartawan.
Sani juga mengungkapkan, program yang menjadi perhatian dalam musrenbang itu antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan pembangunan sarana dan infrasarana. Untuk bidang pendidikan, dana sebesar 20 persen dari total APBD akan ditujukan untuk peningkatan kualitas sarana pendidikan. Ruang kelas belajar maupun bangunan fisik sekolah akan dibangun. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov Kepri tetap mengalokasikan dana untuk beasiswa pendidikan S1, S2, S3 dan pelajar dari keluarga kurang mampu.
Sedangkan untuk bidang kesehatan, lanjut Sani, Pemprov Kepri akan terus menambah tenaga kesehatan yang biasa disebut dengan dokter keluarga. Karena, dokter keluarga itu sangat membantu untuk pelayanan kesehatan masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak kalah pentingnya, program ke depan yang harus dituntas itu konektivitas atau perhubungan antar pulau dan antar provinsi.
“Bidang lain tetap menjadi perhatian pemerintah. Baik sektor perikanan, pertanian, budaya maupun untuk kegiatan sosial. Namun yang menjadi perhatian kita, bagaimana hasil musrenbang provinsi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Sani.
Pada kesempatan lain, Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin, mengungkapkan, Musrenbang tahun 2014 ini mengangkat tema ‘Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pelayanan. Peserta musrenbang ini diikuti 942 orang dari semua elemen. Pembahasan dibagi 6 kelompok meliputi bidang pendidikan kesehatan, infrastruktur lingkungan hidup, sumber daya alam, sosial budaya, pemerintahan dan perekonomian. “Kalau untuk anggaran tahun 2015 nanti belum bisa kita taksir. Karena dana itu masuk sekitar Juli 2014 nanti. Tapi kita perkirakan tidak jauh dari Rp 3,495 triliun,” demikian disebutkan Naharuddin.
Sebelumnya, Wamen PNN/Kepala Bappenas RI, Lukita Dinarsyah Tuwo menyebutkan, penyusunan arah kebijakan nasional tahun 2015 merupakan waktu yang transisi. Karena arah kebijakan itu dibuat oleh kepemimpinan pemerintah sekarang. Sementara tahun 2015 nanti akan dijalankan oleh kepala pemerintah yang baru. Namun demikian, arah kebijakan nasional itu tetap mengacu kepada tingkat ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk Kepri, arah kebijakan pembangunan itu lebih ditonjolkan kepada pemenuhan hak dasar masyarakat melalui standar pelayanan minimum pemerintah, infrastruktur, peningkatan iklim investasi dan pengembangan kelautan. “Arah kebijakan pembangunan daerah itu mesti melihat potensi dan isu lokal. Seperti di Kepri, sesuai yang dipaparkan gubernur, pemenuhan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi skala prioritas, iklim investasi dan pengembangan kelautan,” sarannya.
Di lain kesempatan, Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap pembangunan tahun 2015 mendatang. Dalam pokok pikiran dewan itu disarankan agar pemerintah memperhatikan pembangunan di sektor infrastruktur dan aparatur, perikanan dan ekonomi kelautan, kesehatan, pendidikan, pariwisata seni dan budaya, lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, tata ruang dan wilayah serta optimalisasi Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) Provinsi Kepri tahun 2014 dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Dr Lukita Dinarsyah Tuwo di Aula Kantor Gubernur Dompak, Rabu (2/4) malam.
Pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Dr Lukita Dinarsyah Tuwo disaksikan Gubernur Kepri, H Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, Sekdaprov Robert Iwan L, Bupati/wali kota se-Provinsi Kepri, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kepri dan tokoh masyarakat Kepri serta pemuda. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri menyerahkan cindera mata kepada Lukita Dinarsyah Tuwo dan staf ahli bidang ekonomi Kementerian Dalam Negeri RI, Hamdani.
Narasi : Humas
Foto : Harris
[su_slider source=”media: 13770,13771,13772,13773,13774,13775,13777″ link=”image” target=”blank”][/su_slider]
[sk]
Comment