BANDA ACEH, SuaraKepri.com – Dua anggota TNI diserahkan ke Polisi Militer Sabang, karena diduga menganiaya lima atlet selancar (surfing) yang juga siswa SMA Negeri 1 Kota Sabang. Berdasarkan release berita dari Okezone.com, Kedua pelaku merupakan prajurit Bataliyon 116 Garuda Samudera.
“Kita sudah menyerahkan dua oknum ke Pomdam untuk penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum,” kata Kapala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kolonel Arh Subagio Irianto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/12/2013).
Dia berjanji akan memproses secara hukum kedua prajurit jika terbukti melakukan pelanggaran dan memastikan penyelidikan di Pomdam terus berlanjut. Namun penyebab penganiayaan belum diketahui secara pasti.
“Penyebab pemukulan masih simpang siur inikan masih penyelidikan,” ujarnya.
Lanjut dia, jika benar pemukulan dilatar belakangi hanya sebab korban tak membunyikan klakson kendaraannya saat melintas di depan Kompleks Kompi C Markas Balik Gunung, Kawasan Iboih, Sabang, seperti diberitakan media, ini sangat disesalkan.
“Kalau melewati jalan umum maka berlaku hukum secara nasional, tidak benar itu harus ada klakson segala depan markas tentara,” tukas Subagio.
Namun, hasil penyelidikan sementara, lanjut Subagio, pemukulan diduga berawal dari para pelajar yang mengeluarkan kata-kata kasar saat ditegur TNI.
Kemudian prajurit mengejar mereka dan ditemukan sekira lima kilometer dari Markas Kompi Balik Gunung. Saat emosi pelaku memuncak dan memukul siswa tersebut.
“Saat ditegur baik-baik pelajar itu mengeluarkan kata-kata tidak sepantasnya, itu yang menyebabkan emosi pelaku,” sebut Subagio.
Seperti diberitakan sebelumnya, lima siswa SMAN 1 Sabang yang juga atlet surfing Kejurnas diduga dianiaya aparat TNI yang bertugas di Markas Kompi C Balik Gunung, Sabang, Kamis 2 Januari, kemarin. Kelima korban adalah Rowi Afandi, Arif Trisnawan, Firman, M Alfaruq, dan Ragit. Mereka mengalami luka serius dan harus dirawat di RSUD Sabang.
Aksi penganiayaan ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Dalam siaran pers diterima Okezone, KontraS Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh sama-sama meminta agar pelaku penganiaya siswa itu diproses hukum, karena tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang dan sumpah prajurit.
[sk]
Comment