JAKARTA, SuaraKepri.com – Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menjadi salah seorang tim pemenangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden 2014. Saat ini, Rieke bertugas menjadi anggota DPR RI yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan, pembuatan undang-undang dan penganggaran.
Rieke memastikan objektivitas dan kekritisannya sebagai anggota DPR tidak berubah jika pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang tidak prorakyat, tak terkecuali kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Ada satu hal (aspirasi), saya sangat berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak menaikkan harga BBM,” kata Rieke beberapa waktu lalu dirilis Tribunnews.com.
“Saya bicara ini mengatasnamakan teman-teman buruh yang sudah memilih saya,” imbuhnya.
Menurutnya, saat ini PDIP belum menyampaikan sikap partai perihal kabar pemerintahan Jokowi akan menaikkan harga BBM. Namun, ia memastikan sudah siap menanggung risiko apapun atas kritikan dirinya kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Bagi Rieke, menaikkan harga BBM adalah solusi akhir dari pemerintah atas defisit anggaran negara. “Nggak apa-apa beda. Minimal nanti kalau saya ditanya, minimal konstituen saya. Masa’ disuruh setuju kenaikan harga BBM, nggak lah,” tandasnya.
Rieke menyatakan siap menerima risiko dari partai atau bahkan, dari orang nomor satu PDIP, Megawati Soekarnoputri, jika kelak mengkritisi program kerja pemerintahan Jokowi-JK yang tidak sesuai kehendak rakyat dan konstitusi.
“Dalam politik itu selalu ada risiko. Tapi, menurut saya, Megawati itu sangat bijaksana sekali,” ujarnya.
Rieke menjelaskan, sikap politiknya selama lima tahun menjadi anggota DPR periode 2009-2014 adalah bagian keputusan fraksi yang juga keputusan partai. Dan keputusan partai bukan lah keputusan seorang Mega semata.
“Jadi, ada keputusan Rakernas partai untuk yang di legislatif dan eksekutif. Jadi, bukan keputusan personal Mega. Ada mekanisme partai, AD/ART, ada keputusan kongres, keputusan rakernas yang harus dijalankan kader, termasuk yang di DPR. Dan Mega selalu mendorong agar itu dilaksanakan,” jelasnya.
Rieke pun bersyukur sejumlah sikap politiknya selama bertugas di DPR belum pernah berimbas pada sanksi teguran dari Mega. “Dan kami ada komunikasi yang baik. Kalau saya dengan Megawati, komunikasinya tentang agenda yang harus saya kerja di DPR dan partai,” ujarnya.
Menurut Rieke, sikapnya juga akan sama terhadap Menteri Ketanagakerjaan, Hanif Dhakiri, yang juga rekannya sewaktu di PKB itu. “Posisi saya tidak pernah akan berubah,” tandasnya.
Menurut Rieke, dirinya akan mendukung program ketenagakerjaan dari Hanif Dhakiri selama sesuai janji Presiden Jokowi, bahwa kebijakan pemerintah berdasarkan kehendak rakyat dan konstitusi.
“Tetapi, kalau tidak seperti itu, tentu tugas saya untuk mengawasi, mengkritik, mengingatkan, tapi bukan membenci. Tapi, saya berharap pemerintahan Jokowi-JK bukan anti-kritik,” tandasnya.
Rieke masih meyakini Jokowi-JK melalui Mennaker akan memperjuangkan nasib dan hak-hak buruh. Apalagi, mereka sudah menandatangani kontrak politik terhadap buruh dan akan melaksanakan Piagam Perjuangan Marsinah dan Piagam Perjuangan Fatimah.
Ia meyakini Presiden Jokowi memilih Hanif Dhakiri sebagai Mennaker sudah mempertimbangkan bisa atau tidaknya dia menjalankan kontrak politik dan kedua piagam tersebut. “Saya yakin Jokowi tidak main-main dengan persoalan buruh di dalam dan luar negeri. Sebab, itu berkaitan dengan devisa negara. Apalagi jargon Berdikari. Kalau rakyat banyak yang mengganggur atau bekerja dengan upah rendah, bagaimana mau Berdikari,” kata Rieke.
[sk]
Comment