Yogyakarta, SuaraKepri.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai peran pers sangat penting dalam menyuarakan berbagai hal pada era demokrasi sekarang ini. Akan tetapi, menurut dia, pers seringkali terlalu kritis terhadap DPR.
“Kalau ada yang salah sedikit saja dari DPR, blow up-nya pasti tinggi,” kata Fadli, saat memberikan sambutan dalam Press Gathering dengan wartawan DPR, di Yogyakarta, kemarin.
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, beberapa isu yang berkembang belakangan ini, seperti dugaan ijazah palsu hingga penggunaan jasa prostitusi artis oleh anggota DPR. Padahal, kata dia, belum terbukti ada anggota DPR berperilaku demikian.
“Saya lihat beritanya banyak sekali, padahal kita enggak tahu siapa yang dimaksud,” ujarnya.
Terkait kinerja, Fadli mengakui, DPR kurang maksimal di bidang legislasi. Namun dia menekankan, penyusunan undang-undang bukan hanya tugas DPR, tetapi juga pemerintah.
Fadli juga mengaku bisa memahami berbagai kritik yang datang dari pers. Sebab, harapan publik terhadap wakil rakyatnya cukup tinggi. “Kan bad news is good news,” ujar Fadli.
Parlemen modern
Sementara itu menyinggung kinerja DPR RI, Fadli Zon menegaskan perlunya bermitra strategis dengan pers. Di mana pers diharapkan ikut menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR RI. “Tanpa peran pers maka kerja-kerja DPR RI sebagai representasi rakyat itu tak akan didengar masyarakat,” jelas Fadli Zon.
Karena itu dia berharap pers tidak hanya sensitif terhadap berita-berita yang salah, amoral dan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian oknum anggota DPR RI seperti prostitusi artis, ijazah dan gelar palsu, korupsi dan sebagaianya.
Di mana pada periode ini DPR RI sudah memasukkan 37 RUU sebagai Prolegnas Prioritas, sebanyak 26 RUU sebagai usulan DPR RI, 10 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPD RI.
Dengan sinergi dengan pers yang baik tersebut Fadli Zon yakin cita-cita untuk menjadikan parlemen modern bisa terwujud. Namun dibutuhkan tenaga ahli, ruang perpustakaan, museum, dan alun-alun demokrasi yang memadai, maka DPR bisa menghasilkan produksi legislasi, pengawasan dan anggaran yang sesuai harapan rakyat dan kebutuhan negara.
“Museum dan perpustakaan itu sebagai bagian dari memori politik bangsa sekaligus untuk memperkuat fungsi-fungsi DPR RI itu,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Nasir Djamil dan Agung Budi Santoso, yang berpendapat bahwa fasilitas pers di DPR RI juga harus ditingkatkan. Seperti komputer, jaringan internet dan fasilitas IT lainnya agar benar-benar menuju parlemen modern.
“Semua fasilitas IT dan ruangan press room juga harus ditingkatkan,” tambahnya.
Nasir Djamil mengingatkan, bahwa pers dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kode etik jusnalistik. Baik dari pusat sampai daerah. Karena itu dia berharap jangan sampai check and balances itu justru menjadi cek-cok antara pers dengan DPR RI.
“Orde reformasi menjadikan pers bebas namun tetap harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” tuturnya.
Menurut Winantuningtyastiti bahwa check and balances bukan berarti pers lepas kontrol terhadap DPR RI, tapi tetap harus dengan fakta-fakta.
“DPR modern tentu yang transparan, baik kelembagaan, SDM, ketatalaksanaan, basis teknologi dan dekat dengan pers,” pungkasnya.(BT)
[sk]
Comment