Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau Marsudi menegur Ketua KPU Kabupaten Karimun Ahmad Sulton sebab menyatakan tidak menemukan peraturan yang melarang pegawai negeri sipil mendukung calon kepala daerah dari jalur perorangan.
“Pernyataan yang salah menyebabkan kebingungan masyarakat. Kalau pernyataan yang keliru, dibaca masyarakat, sulit diperbaiki,” ujar Marsudi di Tanjungpinang, Selasa.
Ahmad Sulton seperti dimuat di beberapa media menyatakan tidak menemukan peraturan yang melarang PNS untuk mendukung calon perseorangan. Sementara beberapa hari lalu, Marsudi menyatakan PNS tidak dibenarkan memberi dukungan kepada calon perseorangan.
Perbedaan pernyataan itu, menurut Marsudi dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Apalagi yang memberi pernyataan itu sama-sama penyelenggara pemilu.
Marsudi selain menegur Ahmad Sulton juga meminta yang bersangkutan mengklarifikasi pernyataannya.
“Pernyataan harus sesuai ketentuan yang berlaku, bukan pendapat pribadi. Penyelenggara pemilu itu bekerja sesuai ketentuan, bukan pendapat atau opini pribadi,” ujarnya.
Dia menegaskan ketentuan yang melarang PNS, anggota TNI dan Polri, penyelenggara pemilu dan sekretariat KPU tidak dibenarkan memberi dukungan kepada calon perseorangan diatur dalam Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9/2015.
“Kalau ditemukan ada dukungan dari PNS, TNI dan Polri, penyelenggara pemilu dan sekretariat KPU, maka tidak sah. Calon perseorangan diberi waktu untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Marsudi mengimbau masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan politikus untuk tidak memberi pernyataan yang dapat menimbulkan kebingungan publik.
“Kami tidak memiliki kapasitas untuk melarangnya, tetapi pernyataan yang diberikan kepada jurnalis sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan pendapat pribadi yang menabrak peraturan,” katanya saat dilansir Antara Kepri. (AK)
[sk]
Comment