BATAM – Sedangkan ketika dikonfirmasi kepada Walikota Batam, HM Rudi mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan surat pembatalan Perda tersebut, dan hingga saat ini masih menunggu.
” Kalau udah keluar suratnya, nanti kita akan menghadap pak Menteri”, ujarnya.
Dijelaskannya, sekalipun tidak ada Perdanya, apabila itu tujuannya baik untuk masyarakat, kita boleh pakai Perwako. Untuk baca Alqur’an itu boleh saja, kan tidak mengambil retribusi dari masyarakat.
” Tak pakai Perda, pakai Perwako kan bisa. Itu dulu kan dibentuk pada zaman saya sewaktu jadi anggota dewan dari Partai PKB , bukan zamannya Safari Ramadhan,” bebernya.
Kalau Perda itu dihapus, kita tinggal bikin Perwako saja. Hanya perlu melakukan rapat saja dengan majelis guru, kalau mereka setuju ya kita jalankan, tidak ada masalah itu, paparnya.(WK)
[sk]
Comment