Kepala Desa adalah Pahlawan Pembangunan Desa

Rapat Kerja Pemerintahan Desa dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilpres tahun 2019

Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun berterimakasih pada para kepala desa, perangkat desa serta seluruh masyarakat yang telah bersama-sama bersinergi membangun desa. Nurdin juga berterima kasih kepada pemerintah pusat yang dalam empat tahun ini terus mengucurkan Dana Desa.

“Dana Desa ini hasilnya nyata di Masyarakat Pak Menteri. Saya ini orang lapangan, sering ke desa-desa. Saya sendiri melihat adanya perubahan mendasar dari infrastruktur di Desa. Bahkan ada daerah di Singkep Barat yang pernah saya datangi, fasilitas olahraganya sangat rapi. Saya tanya dari mana sumber pendanaan yang didapat, mereka bilang dari Dana Desa,” kata Nurdin saat Rapat Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (05/03) malam.

Pemerintah Daerah menurut Nurdin selalu memberikan pendampingan serta arahan agar penggunaan dana desa dapat terserap maksimal dan berdayaguna bagi peningkatan mutu desa.

Kualitas kehidupan desa yang semakin baik akan memberikan dampak positif secara tidak langsung pada pertumbuhan perekonomian di Daerah secara keseluruhan.

“Kita selalu beri arahan dan masukan serta pendampingan terkait tata kelola dana desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengelolaan asset dan dana desa. Hal ini akan terus kita lakukan karena kemajuan desa adalah kemajuan daerah secara keseluruhan,” Ucap Nurdin.

Rapat kerja ini merupakan salah satu sarana untuk mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana tahun sebelumnya dan berharap pada tahun ini program serta kegiatan desa memiliki manfaat lebih besar.

Nurdin berpesan agar semuanya terus bersinergi untuk pembangunan dari level desa, Pemerintah Desa hingga pemerintah pusat sehingga tujuan kita kesejahteraan dan kemakmuran masyakat dapat tercapai.Dalam pada itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sanjoyo mengatakan prestasi 4 tahun terakhir dalam pemanfaatan dana desa sangat membanggakan.

Karena dana desa tersebut mampu membangun infrastruktur di desa dengan skala yang sangat massif yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

“Ini prestasi yang sangat membanggakan. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara para pendamping desa dengan Kepala desa serta dukungan, pembinaan dari para Bupati dan Gubernur. Penghargaan patut kita berikan kepada para Kepala Desa, saya katakan bahwa Kepala Desa adalah Pahlwan Pembangunan Desa,” ujar Eko Putro Sanjoyo.

Eko Putro Sanjoyo memaparkan bahwa dengan menggunakan dana desa, dalam 4 tahun desa mampu membangun infrastruktur yang sangat massif diantaranya. 191.000 km jalan desa, membangun hampir satu juta meter jembatan,  puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, hampir satu juta unit sarana air bersih di rumah-rumah dan di desa sekarang sudah mendapatkan akses aman untuk MCK.

“Ada yang tidak percaya bahwa desa telah membangun jalan 191.000 km. Ternyata banyak yang lupa bahwa Indonesia adalah Negara besar dengan jumlah desanya sebanyak 74.957. 191.000 km kalau dibagi 74.957 desa dibagi 4 tahun, jadi rata rata pertahun setiap desa hanya membangun 625 m,” paparnya.

Menteri menceritakan pada tahun 2015 dana desa hanya dianggarkan 20 trilyun. Berkat komitmen dari Presiden Jokowi memajukan pembangunan dari daerah pinggiran, pada tahun 2016 dana desa ditingkatkan lagi menjadi 2 kali lipat diangka 40 trilyun dan pada 2017 dana desa berada diangka 60 trilyun, dan penyerapan dana desa pada tahun 2018 sangat baik karena sudah lebih 99%.

“Ini menunjukan bahwa penyerapan anggaran dana desa efektif sekali dan manfaatnya sangat terasa. Tata kelola dana desa semakin menjadi baik karena ada pendampingan dan dipantau oleh kepolisian maupun kejaksaan dalam hal penyaluran penggunaan dana  desa,” Ujarnya.

Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menteri memberikan arahan agar Dana Desa digunakan lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan untuk Kepulauan Riau pemanfaatan dana desa lebih tepat digunakan untuk penataan kawasan wisata alam khususnya wisata laut.

“Saya sebelum tiba, dari pesawat pak Gubernur saya lihat Kepri ini memiliki pulau, laut serta keindahan alam yang sangat unik, alami dan eksotis sekali, sayang kalau tidak dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata yang akan mendatangkan income bagi desa-desa di Kepri sehingga mereka tumbuh menjadi desa yang mandiri bahkan maju dan mampu membiayai diri sendiri,” jelasnya.

Menteri menceritakan salah satu daerah yang telah mandiri dan menjadi pencontohan karena telah membiayai kebutuhannya sendiri adalah desa ponggok di Klaten.

Desa ini tadinya tidak terurus, namun dengan memanfaatkan dana desa, kolam yang berada di tengah desa disulap menjadi Bunaken artifisial air tawar. pada tahun 2015 pendapatan desa dari pariwisata yang menyediakan kolam buatan ini mencapai 6,3 milyar dengan keuntungan bersih 3 milyar rupiah.

Hanya dengan memanfaatkan dana desa secara efisien kini desa ponggok memiliki pendapatan melebihi dana yang didapatkan dari dana desa, yang berimbas pada keadaan desa menjadi lebih baik dan lebih banyak lagi para wisatawan yangberkunjung.

“Potensi Kepri luar biasa, jika dikelola dengan benar dan kreatif karena lautnya alami, bukan buatan manusia. Tentunya sangat mudah untuk menciptakan daerah wisata baru di Kepri. Tidak ada salahnya Kepri mengirimkan delegasi untuk belajar ke desa ponggok tentang pengelolaan dana desa sehingga menjadi desa yang mandiri,” urainya.

Menteri mengatakan kebanyakan desa di Indonesia tidak bisa keluar dari  cap desa tertinggal dikarenakan desa tidak focus dalam satu komoditas tertentu, akhirnya skalanya kecil, tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cost menjadi tinggi dan harga jual menjadi rendah.

Menteri mengatakan Kementerian yang dipimpinnya saat ini mempunyai program PRUKADES (produk unggulan kawasan perdesaan). Disamping itu 19 Kementerian dan lembaga yang ada di kabinet Jokowi saat ini juga mempunyai program di desa-desa yang besarnya totalnya 560 triliun.

Dengan program ini, Kepala Daerah yang menentukan focus kegiatan, selanjutnya  bisa menyampaikan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia dan akan dibantu untuk mehubungakn dengan 19 Kementerian/ Lembaga terkait, dunia usaha dan perbankan.

“Kepulauan Riau saya yakin akan curi start dengan akselerasi yang sangat cepat karean potensi wisatanya sangat besar sekali, baik natuna, anambas dan lainnya. Kasih tahu ke saya butuh dukungan apa, dan apa yang bisa dibantu,” ucapnya.

Turut hadir pada acara ini Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Taufik Madjid, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Arif Fadillah, Kepala BPMD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri Sardison, Perwakilan FKPD Provinsi Kepri, Para Kepala Desa berserta perangkatnya Se-Provinsi Kepri, serta Forum RT/RW Se-Kota Tanjungpinang.