Lingga, SuaraKepri.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peduli Lingkungan dan Tata Ruang (LSM-PERANG) Kabupaten Lingga meminta kebijaksanaan Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Kepri untuk mempertanyakan Pemerintah Provinsi Kepri terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Kabupaten Lingga.
Mengingat sampai saat ini Regulasi IPR yang diharapkan oleh masyarakat belum juga terealisasi, Sementara Pasca Pandemi Konsep Sektor-sektor Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecil juga berdampak dan berpengaruh.
Bukankah dengan terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja maupun PERPU nya pada tahun 2022, nawaitu dibuat aturan tersebut untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kepastian hukum dalam berusaha guna menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga para pekerja terlindungi oleh negara.
“Namun pada kenyataan, kita masih belum bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kerakyatan yang notabene tidak mengerti dengan aturan dan hanya paham pada kebiasaan saja serta mengerti bahwa sumber daya yang diciptakan oleh pencipta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat terutama mereka wong cilik,” kata Ketua LSM PERANG Lingga, Hari Kurniawan.
Kemudian merujuk pada UU 3/2020 tentang Pertambangan. Bahwa urusan pertambangan kini menjadi urusan Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu perlu dapat dilihat tentang kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam menyikapi sejauh mana clear and clean nya pelayanan yang dilakukan oleh Pemprov tentang Regulasi Pertambangan Rakyat (Wilayah maupun Izin) untuk Kabupaten Lingga.
“Sehingga Prospek Lapangan Kerja bagi Masyarakat tetap terbuka dalam situasi pasca pandemi yang telah berlalu,” ucap Hari Kurniawan
Begitu pula mengingat yang pernah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, agar Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan untuk bangkitnya Sektor Ekonomi Daerah maupun Nasional.
Tentunya hal tersebut seyogyanya selaras berjalan, sehingga Implementasi Aturan yang ada pada sistem Birokrasi juga memudahkan, sehingga realita yang diharapkan oleh Masyarakat juga berdampak baik.
Sangat kita khawatirkan apabila ada penegakan hukum dari APH kepada Masyarakat Pekerja Penambang Timah yang peluang Regulasinya tidak juga berujung.
“Sementara para Masyarakat Pekerja dituntut oleh tekanan Ekonomi Kehidupan yang lapangan kerja nya tidak tersedia dengan baik oleh Pemerintah, maka Pemerintah mesti turut dapat juga mempertanggungjawabkan pihak keluarga-keluarga pekerja tambang tersebut,” pungkas Ari yang akrab disapa.
Penulis : Febrian S.r
Comment