Bintan, SuaraKepri.com – Menyusul berkembangnya spekulasi dan gelombang pertanyaan warga terkait aktivitas survei dan pengukuran di kawasan strategis Pulau Poto, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelong mengambil langkah cepat dan strategis. Lembaga perwakilan rakyat tingkat desa ini secara resmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Kamis (9/4/2026), bertempat di Kantor BPD Desa Kelong.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini menjadi forum krusial untuk meredam kegaduhan informasi yang beredar di tengah masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran forum ini dinilai sangat dinanti mengingat isu perubahan tata ruang dan status lahan di Pulau Poto kerap memicu sensitivitas tinggi di kalangan warga pesisir dan pemilik hak ulayat.
RDP ini dilakukan untuk membahas pertanyaan masyarakat terkait perijinan, kesepakatan Perusahaan yang Berkegiatan di Pulau Poto, permasalahan lahan yang belum juga usai hingga mekanisme perekrutan yang mengutamakan tenaga kerja Tempatan dari Desa Kelong.
Klarifikasi Informasi Demi Kondusivitas Wilayah
Dalam undangan resmi yang beredar, BPD Desa Kelong, yang ditanda tangani langsung oleh Ketua BPD Desa Kelong, Umar Husein menegaskan bahwa RDP ini digelar sebagai respons langsung atas “berkembangnya aspirasi dan pertanyaan masyarakat”. Bukan sekadar pertemuan seremonial, rapat ini memiliki tiga tujuan fundamental yang menyentuh hak dasar warga negara:
1. Menampung Aspirasi Langsung: BPD ingin memastikan suara dari akar rumput, terutama mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas di Pulau Poto, tidak terpinggirkan.
2. Klarifikasi Informasi: Di era derasnya arus informasi hoax dan spekulasi liar, BPD berupaya menjadi penjernih. Forum ini dimaksudkan untuk memisahkan antara fakta lapangan dengan isu-isu yang sengaja dipelintir.
3. Menjaga Stabilitas Sosial: Langkah preventif ini diambil untuk mencegah terjadinya friksi horizontal antarwarga atau antara warga dengan pihak eksternal yang melakukan kegiatan survei.
Ketegangan di Balik Meja Bundar
Keputusan BPD untuk menggelar RDP ini mengindikasikan adanya potensi gejolak di lapangan. Biasanya, kegiatan teknis seperti survei dan pengukuran jarang berujung pada pemanggilan forum resmi kecuali ada keberatan serius dari warga. Pertanyaan besarnya adalah: Siapakah pihak yang melakukan survei tersebut? Apakah itu proyek pemerintah, investasi swasta, atau langkah pendataan aset daerah?
Hingga berita ini diturunkan, identitas pelaksana survei belum diungkap secara terbuka. RDP hari ini menjadi panggung bagi pihak terkait untuk tampil memberikan penjelasan yang gamblang dan tidak multitafsir.
Panggilan Terbuka bagi Seluruh Elemen
BPD Desa Kelong membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk hadir. “Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir,” demikian bunyi kutipan undangan yang bersifat terbuka tersebut.
Pantauan di lokasi, sejak pagi warga mulai berdatangan ke Kantor BPD yang berlokasi di pusat Desa Kelong. Suasana tampak kondusif namun diwarnai rasa ingin tahu yang mendalam. Warga berharap forum ini tidak berakhir dengan janji manis, melainkan menghasilkan titik terang mengenai nasib Pulau Poto yang menjadi denyut nadi kehidupan sebagian besar masyarakat Kelong.
Media ini akan terus memantau jalannya RDP dan hasil keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut demi transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Comment