banner 728x250

Kena Denda Administratif Sebesar Rp101 Juta, Kejari Bengkalis Mediasikan DLH Bersama PT.SIPP

  • Share

BENGKALIS, SuaraKepri.com – Kajari Bengkalis Rakhmat Budiman T, melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) melakukan mediasi diantara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis bersama Perusahaan Kelapa Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) di Duri, terkait persoalan dan permasalahan yang kerap terjadinya pembuangan kotoran air limbah yang mencemarkan lingkungan.

Mediasi tersebut berdasarkan surat nomor: PERINT-1820/L.4.13/Gp.2/08/2021, di lakukan di kantor Kejari Bengkalis, Jalan Pertanian Bengkalis, pada Senin (4/10/2021).

banner 336x280

Pada mediasi tersebut dihadiri Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kasi Datun Kejari Bengkalis, Agis Sahputra, SH, Plt Kadis DLH Bengkalis Ed Efendi didampingi Agus Susanto dan Endang Kurniawati, bagian hukum Pemkab Bengkalis M.Fendro Arrasyid, bersama dari kuasa hukum PT.SIPP Tommy serta Zainul Ahsan Tanjung Humas PT.SIPP.

Usai melakukan mediasi, Kasi Datun Kejari Bengkalis Agis Sahputra, SH, mengatakan, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bengkalis telah berhasil melakukan dalam pemulihan keuangan negara, dengan denda administratif sebesar Rp 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah) berdasarkan keputusan Bupati Bengkalis nomor 442/KPTS/6/2021 tentang penerapan sanksi administratif paksaan.

“Mediasi berlangsung lancar, dan ini adalah mediasi kedua dengan surat panggilan ketiga, karena mediasi pertama sudah dilaksanakan. Selanjutnya mediasi kedua kebetulan dari PT.SIPP tidak melakukan penangguhan hari,” kata Kasi Datun Kejari Bengkalis Agis Sahputra, Senin Sore.

Agis Sahputra melanjutkan, melalui humas  PT.SIPP Zainul Ahsan Tanjung telah menyerahkan uang denda administratif sebesar Rp 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah). Dan uang tersebut akan diserahkan ke negara melalui DLH Bengkalis ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP).

Sementara, Plt DLH Kabupaten Bengkalis Ed Efendi menuturkan, kehadiran kami hari ini adalah dalam rangka memenuhi pemanggilan dari Kejari Bengkalis, dengan dasar bahwa membuat kerjasama DLH Bengkalis dan Kejari juga diikuti Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait denda yang diberikan mentah oleh Pemkab Bengkalis sesuai dengan Surat Keputusan (SK) 442 tahun 2021, tentang sanksi paksaan Pemerintah yang diberikan kepada PT.SIPP di Jalan Rangau, KM 6, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Sanksi tersebut adalah berupa perbuatan melawan hukum terkait lingkungan yang dilakukan PT.SIPP, yaitu perbuatan telah membuangkan air limbah pabrik dengan tidak mengantongi izin pembuangan air limbah.

“Kita dari Pemkab Bengkalis sudah melakukan pengawasan, dan sudah berikan sanksi peringatan tiga kali. Namun, pada tahun 2018 sanksi tersebut berupa teguran tertulis dan tidak dilaksanakan, kemudian pada tahun 2019 kita terbitkan sanksi pasal Pemerintah dan tidak juga dilaksanakan,” ungkap Plt DLH Bengkalis Ed Efendi didampingi Kuasa hukum Pemkab Bengkalis M.Fedro.

Kemudian pada tahun 2020 masuk lagi surat pengaduan dan di verifikasi Balai Gakkum Wilayah Tiga Provinsi Riau didampingi DLH Bengkalis. Atas dasar itu, dari analisis maka terbitlah sanksi pasal administrasi Pemerintah pasal 442 yang dimaksud.

Lanjutnya, atas kehadiran kami di Kejari Bengkalis terkait pemanggilan ketaatan PT.SIPP untuk melakukan pembayaran denda di SK 442 di diktum ke 3 di poin 9. Dan pada mediasi ini, kata Ed Efendi meneruskan, bahwa PT.SIPP sudah melakukan pembayaran melunasi denda administrasi sebesar Rp 101.000.000.- (Saratus Satu Juta Rupiah).

“Dan uang denda ini yang sudah dibayar oleh PT.SIPP dengan segera akan kita setorkan ke rekening negara, yaitu rekening Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” ujar Ed Efendi.

Tapi, kita tetap menunggu karena masih ada di diktum ketiga, tidak hanya denda tapi sanksi-sanksi lain yaitu di poin 1 sampai poin 8 akan menunggu etikat mereka untuk melaksanakan progres-progres tersebut, mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini PT.SIPP melaksanakan hal itu.

Plt DLH Bengkalis Ed Efendi menegaskan, jika  PT.SIPP sudah melakukan pembayaran denda, namun tidak di indahkan dan tetap melakukan melawan hukum, pembuangan air limbah akan kita tingkatkan sanksi lebih berat lagi kedepan. Agar tidak melakukan pembuangan limbah di permukaan sebelum PT.SIPP mengantongi izin pembuangan air limbah.

Sesuai melakukan mediasi, humas PT.SIPP Zainul Ahsan Tanjung saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, mediasi dan pemanggilan ini hanya terkait membahas sanksi PT.SIPP, dan membahas saja pak,” kata Zainul dengan singkat dan bergegas keluar berjalan menuju ke mobil.

  • Share