BENGKALIS, SuaraKepri.com – Beberapa waktu yang lalu belum lama ini telah melakukan kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) di salah satu Hotel ternama, bertempat di Hotel Rizt Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan Sosialisasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di kesempatan itu tampil sebagai pembicara dengan tegas dalam menyampaikan dihadapan para audien yang dihadiri para kepala daerah dan juga para pimpinan DPRD secara Nasional.
Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP pada maret tahun 2023, secara represif disambut baik oleh masyarakat diantaranya salah seorang organisator Riau asal Kabupaten Bengkalis M.Fachrorozi atau yang biasa disapa Agam.
Ia menyebutkan, pesan yang disampaikan begitu tegas dari saudara Firli Bahuri sebagai pesan pengingat untuk penyelengaraan pemerintahan daerah.
“Menurut saya, pesan itu sinyal bertujuan positif dan juga termaknai bahwa ketua KPK kental dengan nuansa konstitusional,” sebutnya.
Dijelaskannya, sangat diperlukan arahan serta sikap yang tegas seperti itu dari lembaga yang memang berkompeten dibidangnya, upaya dini merupakan langkah yang tepat dan pantas, mengingat memang bukan lagi menjadi rahasia umum berbagai modus yang dengan tujuan tidak lain menimbulkan dampak kerugian negara.
“Walaupun berbagai modus yang dikemukan ketua KPK itu bukan merupakan barang baru, cukup klasik sudah tidak asing lagi. Namun, tetap dipandang perlu untuk sesering mungkin ditegaskan,” ucapnya.
Yang jelas menurut sosok eks pentolon KNPI Kabupaten Bengkalis yang juga pernah terlibat diberbagai aktivis organisasi, baik kepemudaan, ormas, profesi dan politik itu, penggunaan keuangan negara sangatlah rentan dengan yang namanya penyelewengan, dan hal itu langsung secara terang-terangan di sebutkan oleh ketua KPK pada kesempatan sosialisasi yang dimaksud.
“Jelas kita mendukung sekali, bahkan sikap yang lebih kepada tindakan nyata jauh lebih sangat kita dukung lagi, jadi tidak hanya sebatas terhenti dirangkaian narasinya saja, efektivitasnya itu diharapkan berwujud lewat praktek tindakan hukum nyata,” ujar M.Fachrorozi dengan tegas kepada media ini, pada Selasa malam (4/4/2023).
Agam, sapaan akrabnya apresiasi dengan sikap ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan dengan lantang.
Di katakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, bahwa modus korupsi yang banyak terjadi di DPRD saat ini adalah terkait pokok-pokok pikiran atau Pokir yang menghasilkan program dana hibah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan akan tangkap para anggota dewan jika ada yang melakukan korupsi. Pesan kepada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada lagi yang bermain-main dengan pokir itu.
Saya setiap ke daerah pasti titipannya pokir. Uang ketok palu sudah enggak dengar lagi sekarang ya, tapi pokir masih ada,” ujar Firli, Kamis 30 Maret 2023 di kutib dari sergap.co.id.
Lanjutnya, Firli meminta, korupsi modus pokir agar tidak terjadi lagi dengan alasan biaya politik mahal. Karena kata Firli, jika tertangkap KPK, maka tidak ada yang akan menolong. Sebagaimana potongan pernyataan yang dikutip dari berbagai laman media nasional yang meliput pada waktu itu.
Namun, disikapi Agam, peluang potensi kenakalan atas keuangan negara yang tergolong kejahatan amoral itu juga terindikasi pada perangkat, satuan dan kelembagaan lainnya yang sama-sama berperan menggunakan uangan negara.
lalu ia menuturkan, sangat sepakat dengan KPK untuk lebih tegas lagi, sikat semua jangan ada perbedaan perlakuan bagi yang terduga melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang merugikan keuangan Negara, terutama bagi yang di daerahnya Kabupaten Bengkalis dan juga Riau secara umum.
“Mengingat, kedepannya nanti akan memasuki periode politik, kemungkinan akan hal itu bisa saja. Harapannya, KPK agar lebih eksis turun memantau ke daerah dengan caranya,” pungkasnya.
Penulis : Reffi
Comment