PEKANBARU, SuaraKepri.com – Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ersan Saputra TH serta Inspektur Daerah Bengkalis Radius Akima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Riau sekaligus sosilaisasi Indikator dan Sub Indokator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan SPI Kamis, 16 Maret 2024 di The Premiere Hotel Pekanbaru.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Korsupgah Wilayah Satu Edi Suriyanto, Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Kakawil BPN Nurhadi Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Jariyatna, Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau Imanul Hakim serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
Lalu dari Pemkab Bengkalis Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Syahruddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aready, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Firdaus serta Sekretaris Inspektorat Bengkalis Deddy Kurniawan.
Dalam Rakor yang dibuka Pj Gubernur Riau SF Hariyanto itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menyatakan siap dibimbing dan bersinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mewujudkan wilayah Negeri Junjungan bebas korupsi.
“Bersama dengan perangkat daerah, langkah-langkah strategis bakal kami lakukan untuk memastikan Kabupaten Bengklis bebas dari korupsi. Kami juga menyatakan siap dibimbing, dibina dan bersinergi bersama memberantas korupsi,” ujar Wabup Bagus Santoso.
Dikatakan Wabup Bagus Santoso, Rakor ini merupakan momentum yang tepat untuk berbenah secara komprehensif.
“Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien serta akuntabel dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut kami butuh masukan dan dukungan berbagai pihak tak terkecuali juga KPK juga BPKP,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Pj Gubernur Riau mengungkapkan Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Provinsi Riau tahun 2023 berada pada posisi 91 persen. Capain tersebut lebih tinggi dari pada nasional sebesar 75 persen.
“Program pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan salah satu tools yang paling efektiif untuk mencegah tindakan yang berpotensi dan dikategorikan sebagai korupsi, yang disertai komitmen kepala daerah bersama KPK untuk menata dan membenahi agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Pj Gubri.
Lanjut SF Hariyanto, melalui Rakor ini dapat menyatukan segala rumusan atas berbagai permasalahan yang yang terjadi dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau.
“Semoga sinergi yang baik ini terus terjalin demi menciptakan good govermance yang kita idamkan bersama,” ucapnya. (Inf)
Comment