banner 728x250

Wujudkan Kesetaraan dan Keadilan dalam Perlindungan Perempuan, DPP&PA Gelar Pokja PUG Tahun 2021

  • Share

BENGKALIS, SuaraKepri.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP&PA) Bengkalis menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan tema “Rapat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tahun 2021” bertempat di Aula Hotel Surya, Jalan Panglima Minal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Senin (25/10/2021).

Pada acara sosialisasi ini turut di hadiri, Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan hukum dan politik Toharudin SH, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPP&PA) Drs.H.Raja Erlangga, yang didampingi Kabid Pangarusutan Gender Hj. Kurnia Dina Lestari, SH, dan juga Dra.Devi Rusanti, MM, sebagai narasumber Pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, serta seluruh OPD Pemkab Bengkalis dan para tamu undangan.

banner 336x280

Sebagai strategi dalam pelaksanaan seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan setara antara perempuan dan laki-laki.

Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Staf Staf Ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Toharudin SH, M.Si menyarankan dan menegaskan kepada Kepala Dinas DPP&PA Bengkalis, stekeholder dan OPD dapat merangkul pengajian bagaimana kegiatan ini merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan tetap menjadi salah satu indikator bukti keberhasilan dengan tujuan yaitu yang diwujudkan dengan memasukkan keadilan gender pada sosial maupun pelaksanaan pembangunan.

“Oleh karena itu, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai sektor kehidupan pembangunan maka sangat dibutuhkan strategi sebagai sebuah strategi yang dibangun secara rasional dan sistematis untuk mencapai mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki,” kata Bupati Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Toharudin SH, M.Si.

Suasana Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan tema “Rapat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tahun 2021” bertempat di Aula Hotel Surya

Dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan tentunya sangat sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh persamaan di mana pengarusutamaan gender (PUG) merupakan perwujudan dari komitmen dan penghormatan terhadap manusia, berkaitan dengan kesamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan politik ekonomi sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada saat ini pemerintah telah melaksanakan berbagai program kesetaraan dan keadilan gender dapat terealisasi salah satunya melalui program pembelajaran perempuan. Makanya satu di antara korban program pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dalam mendukung visi terwujudnya maju, bermarwah dan sejahtera.

“Dalam hal ini, Pemerintah harus serius mengembangkan strategi dan perempuan di kabupaten Bengkalis dalam kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya untuk pengumpulan data pada tahun 2021 dan menggugah semangat untuk membuktikan potensi dan kemampuannya. Sehingga mampu memberikan sumbangan yang positif dalam pembangunan ini. Dalam mendukung visi terwujudnya kabupaten Bengkalis maju sejahtera keluarga sejahtera nantinya pemerintah daerah harus serius mengembangkan strategi integrasi bangsa yang mengacu pada keadilan bagi laki-laki dan perempuan di kabupaten Bengkalis, dalam tatanan kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya,” ujar Toharudin saat memberikan kata sambutan.

Apresiasi saya berikan kepada perangkat daerah yang telah bekerjasama dan telah  memberikan data-data yang diperlukan untuk tahun 2022, pada pengumpulan data pada tahun 2021 mudah-mudahan hasilnya penilaian pada tahun 2021 dapat lebih dan menggugah semangat masyarakat untuk membuktikan potensi dan kemampuannya, sehingga mampu memberikan sumbangan yang positif dalam pembangunan aktif mengikuti prosesnya. Sehingga berprestasi dan bisa mendapatkan anugerah.

Ini semua perlu menjadi perhatian Bapak dan ibu penilaian tersebut antara lain mengenai kelembagaan perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) kepala dinas saya mempersiapkan segala sesuatu tentang indikator penilaian.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPP&PA) Drs.H.Raja Erlangga menyampaikan, dalam rangka  Pengarutamaan Gender (PUG) tentunya juga tidak kalah pentingnya dengan prioritas program di dinas DPP&PA, kalau tadi yang target yang harus kita capai adalah AB dan di bidang kewenangan hak dan perlindungan anak adalah Kabupaten layak anak sebagaimana kita ketahui bersama di kabupaten Bengkalis sudah di deklarasikan pada tahun 2015.

“Dan alhamdulillah pertama dideklarasikan kita langsung memperoleh peringkat pertama. Namun sampai tahun 2021 kita masih di peringkat pertama, dan tidak ada lagi alasan lagi ada kendala,” paparnya.

Ia pun mengajak bersama-sama menyatukan komitmen untuk berjuang bagaimana pun pada tahun 2022 nanti penilaian 2021 ini bisa naik dari sebelumnya.

“Bahwa ini adalah komitmen kita bersama dan ini bukan hanya tanggung jawab  tupoksi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semata, tapi ini adalah kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Perempuan hanyalah bagian yang ditugaskan untuk menghimpun  mengkoordinir dan memfasilitasi apa yang telah Bapak Ibu kerjakan di dinas instansi masing-masing,” kata Kadis DPP&PA Bengkalis Raja Erlangga.

Lanjutnya, Kabupaten layak anak (KLA) ternyata cakupannya yang sangat luas dan besar sekali. Kenapa, ini melibatkan seluruh komponen masyarakat lembaga pemerintah atau non lembaga pemerintah semua berbuat dan juga menyampaikan menginformasikan apa yang kita lakukan tersebut, segera ke gugus tugas kabupaten Bengkalis. Kami yakin seyakin-yakinnya kabupaten Bengkalis di tahun 2022 bisa menaikkan peringkatnya.

Dan yang kedua, titip pesan dan harapan mumpung kita masih proses pengajuan anggaran untuk 2022 mohon kami sedikit saja disisihkan anggaran untuk KLA.  Anak-anak adalah masa depan bangsa kita mungkin saat ini kinerja lembaga atau Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum nampak, tapi hasilnya dampaknya akan kita rasakan beberapa tahun yang akan datang.

“Kami yakin dan percaya kita semuanya sebagai orang tua sebagai pimpinan dengan tujuan kita pasti sama bagaimana generasi kita kedepan akan lebih baik lagi. Kalau kita memang sudah satu tujuan mari sama-sama kita berikan perhatian lebih kita untuk anak-anak kita,” ujar Raja Erlangga.

Sambungnya, ada 5 arahan dari Bapak Presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang pertama adalah program unggulan, kemudian yang kedua pengasuhan dan pernikahan dini. Kemudian ketenagakerjaan ini juga berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan juga ini program unggulan Bupati terpilih.

“Artinya, apa kita lakukan untuk mensukseskan program unggulan Bupati Bengkalis jadi tak ada pilihan lagi bagi kita untuk beralasan lagi. Demi untuk menyukseskan Kabupaten layak anak di kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.

Sementara, Dra.Devi Rusanti, MM sebagai narasumber PUG memaparkan, untuk seluruh kementerian lembaga yaitu kepala daerah Provinsi hingga sampai ke Kabupaten kota untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pengarusutamaan gender. Dalam membuat langkah-langkah penyusunan memakan waktu yang lama untuk memahaminya mendengarkan materi atau untuk seluruh Indonesia mulai dari Kementerian lembaga sampai ke Provinsi dan Kabupaten kota.

“Seluruh Indonesia mengikuti untuk penilaian atau evaluasi anugerah, berdasarkan rekap dari penilaiannya 2 tahun sekali, yang ikut seleksi hanya 10 Kabupaten yang lulus seleksi administrasi,” terang Devi Rusanti.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.

“Namun demikian, kesetaraan dan keadilan gender terhadap sumberdaya antara penduduk perempuan dan laki-laki masih ada kesenjangan. Pokja PUG dibentuk dalam upaya percepatan analisis responsif gender di seluruh instansi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkalis,” tutupnya.

Terakhir, implementasi kebijakan PUG di daerah melanjutkan dan memberi materi pendahuluan yakni pertama, terkait INPRE No.9 tahun 2000, kedua, pokok-pokok Permendagri 67 tahun 2011, ketiga, Regulasi terkait DG implementasi PUG dan yang terakhir implementasi pada kegiatan PUG.

  • Share