BATAM – Dalam kunjungan kerjanya untuk meninjau Pulau Nipah, yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga menyempatkan waktu untuk berdialog khusus dengan para pengusaha di kota Batam, khususnya pada hari Kamis, 2 Februari 2017 di ruang VVIP Ruang tunggu Bandar Udara Hang Nadim, Batam.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengundang 24 perusahaan asing yang bergerak di industri kemaritiman seperti shipyard, oil and gas supporting industry, fabrication and offshore products, untuk berkesempatan berdialog langsung dengan Menko Kemaritiman dalam kaitannya dengan kendala, permasalahan, masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha dibidang ini.
Dengan didampingi Kepala BP Batam, Hatanto reksodipoetro dan Gubernur Kepri, nurdin basirun, Luhut Binsar Panjaitan dengan lugas menjawab segala permasalahan yang disampaikan akan dicari penyelesaian dalam waktu dekat, sehingga investasi dapat terus berjalan dan tidak terhambat.
Beberapa isu yang ditanyakan para Pengusaha adalah biaya logistik yang tinggi untuk shipment dari Batam ke Singapura, permasalahan tingginya pajak yg dikenakan apabila perusahaan dibatam akan menjual produk mereka dikawasan indonesia lainnya, tarif listrik di kawasan industri yg harus mendapatkan persetujuan dprd dan gubernur sampai dengan permasalahan berbelitnya birokrasi pengurusan ijin perkapalan di Dinas Perhubungan.
Ketua Batam shipyard offsore association (bsoa), Sarwo Edhie juga berkesempatan menyampaikan langsung dampak pemberlakuan Deposito bagi tambat labuh kapal yg menurutnya membuat client mereka tidak jadi memilih Batam.
Hal ini langsung ditanggapi secara serius oleh Hatanto, yang juga menjelaskan bahwa pada tahun2 sebelumnya ada sekitar 40,000 ribu kapal tanpa SIB di Batam yg merupakan potential lost bagi pendapatan Batam itu sendiri. Hal inilah yg membuat BP Batam harus melakukan perbaikan dalam sistem kepelabuhanan.
“Saya rasa kita harus bahas ini lebih detail dan berikan bukti ada investasi yang tidak jadi ke batam karena kebijakan kami, saya serius ingin lebih menggali isu ini, agar dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Hatanto.
Pertemuan selama 1 jam yang begitu interactive diantara kemenko kemaritiman dan pejabat pemerintahan lainnya, dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar aeperti bredero shaw, mcdermott, GE oil and ggas sumitomo wiring dan yokohama. Pengusaha sangat menyambut baik niat pemerintah pusat yang terus melakukan perbaikan sehingga investasi di Batam khususnya dapat terus meningkat. (*)
[sk]
Comment