Sebanyak 30 Anak Bintan Timur Hampir Gagal Masuk SMA Negeri

  • Share

Bintan, suarakepri.com – Sebanyak 30 anak dari Bintan Timur hampir saja tidak dapat melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas (SMA) negeri.

Hal ini berdasarkan informasi dari Ketua Perppat Bentan Hasriawady, S.Ip melalui Ketua DPC Bintan Timur Siddiq Kunto Jatmiko, S.H. yang menjelaskan ada sekitar 18 anak yang tidak lulus jalur zonasi dan 12 anak yang tidak dapat melengkapi berkas.

banner 336x280

Diketahui, 30 anak tersebut rencananya akan mendaftar di SMA Negeri 1 Bintan Timur, sehingga permasalahan ini menjadi perhatian organisasi Perppat Bentan dalam memperjuangkan masa depan generasi muda di wilayah Bintan Timur.

Siddiq menerangkan, pada saat informasi ini ia terima pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2022, dirinya langsung menghubungi Kepala Sekolah SMAN 1 Bintan Timur Drs. Abdul Gafur, M.Pd untuk memastikan kebenarannya.

“Waktu itu saya langsung menghubungi dengan Kepseknya, beliau membenarkan informasi tersebut. Namun pada saat komunikasi berlangsung, kami dari pihak Perppat Bentan meminta untuk bertemu dan berdiskusi agar 30 anak ini dapat diupayakan. Selanjutnya kepsek menghubungi kepala dinas provinsi Kepri,” ujar Siddiq, Selasa (12/07).

Walaupun belum terjadi tatap muka antara kepala sekolah dengan pengurus PERPPAT, berdasarkan keterangan dari Siddiq, dirinya di hubungi kembali oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Bintim, dimana dalam pembahasannya Kepsek memberikan informasi yang sangat memuaskan.

“Menurut pak kepsek, 30 anak tersebut sudah diterima di SMAN 1 Bintim, hal ini juga berdasarkan hasil diskusi beliau dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,” ungkap Siddiq.

Masih sambungnya. Sudah seharusnya penambahan sekolah untuk sekolah menengah atas atau setingkatnya atau minimal adanya penambahan ruang kelas supaya tidak lagi terjadi over kapasitas jumlah peserta didik, yang dampaknya mengancam calon peserta didik lanjutan untuk dapat bersekolah, dan sangat bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi:

  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

“Berdasarkan undang undang tersebutlah, maka memang sudah sepantasnya kita memperjuangkan hak para generasi muda agar mendapatkan pendidikan yang layak dan maksimal. Kedepannya juga jangan sampai permasalahan ini terjadi lagi, maka dari itu, mungkin pemerintah dapat menambah sekolah baru di wilayah Bintan Timur,” tutup Siddiq.

  • Share