Lingga  

Ketua Pembina STIT Lingga Bantah Dugaan Praktek Pungli di Kampus, Berikut Penjelasannya

Lingga, SuaraKepri.com – Ketua Pembina Kampus Dr. Pauzi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga (STIT-LG) akhirnya angkat bicara terkait adanya dugaan praktek pungli PPL-KKN dan Seminar Proposal yang terjadi di kampusnya, Senin (05/09/22).

Menurut dia berpegangan pada prinsip awal berdirinya Kampus STIT Lingga, pada dasarnya membangun kampus tersebut semata mata agar dapat membangun, membantu masyarakat Lingga yang tidak mampu.

banner 336x280

Bahkan hadirnya kampus STIT ini, keinginan dia tidak sedikitpun bermaksud memberatkan mahasiswa atau pun orang tua didik, bagaimana tidak mahasiswa hanya di bebankan dengan uang persemester, itu pun perbulannya hanya di pungut sebesar Rp 250 ribu rupiah.

“Di dalam perguruan swasta tidak ada Istilah UKT, UKT itu hanya untuk perguruan tinggi negri dan tolong di pahami, kalau kita ini swasta dan swasta itu namanya uang semester, sedangkan uang kuliah tunggal (UKT) itu memiliki levelnya, yakni level 1 level 2 level 3, 4 dan seterusnya, dananya berpariasi mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp. 20 juta, berjenjang sesuai kemampuan orang tua jadi jelas ukt itu istilah untuk yang negri, sedangkan kita hanya uang persemester itu pun, bersifat persistem bulanan Rp 250 ribu rupiah per bulannya, sampai mahasiswa itu tamat,” kata Dr Pauzi Ketua Pembina STIT Lingga kepada SuaraKepri.com.

Tentu di dalam sistem kampus negri, jika mahasiswa sudah membayar UKT, maka saat mahasiswa mencapai program TPL, KKN dan apapun jenisnya, jelas dia sampai skripsi mahasiswa tidak akan di kutip lagi uang, semuanya akan di jamin oleh negara.

Sedangkan dalam sistem kampus swasta sangat berbeda dalam pengelolaan keuangannya, mahasiswa yang akan PPL, KKN dan seminar proposal harus tetap membayar, apalagi menurut dia jika disebutkan adanya pungutan liar mengenai uang pembangunan, ia membantah hal itu.

“Nah persoalan kita dari awal, sampai mereka tamat, bahkan angkatan ke dua, angkatan ke tiga, angkatan ke 4 dan angkatan ke lima sampai mereka tamat, disitu di sebutkan juga uang pembangunan, kita tidak mengutip uang pembangunan sampai mereka wisuda, lalu kita berfikir, bagai mana kita membangun kampus, maka satu tahun terakhir tadi, bagai mana kita buat, kita kutip uang pembangunan Rp 500 ribu dan itu pun baru berjalan satu tahun ini dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar waktu itu kisaran 30 orang, jika di hitung Rp 500 ribu di kali 30 orang baru berapa,” jelas dia.

Selain itu, mengomentari pernyataan pemberitaan sebelumnya, terkait ketika mahasiswa menjejaki semester 7, yang aturannya mahasiswa harus menjalani tugas kuliah yaitu PPL-KKN, kembali mahasiwa ini harus di beratkan lagi dengan uang PPL/KKN sebesar 3 juta rupiah per-mahasiswa.

Membantah hal itu, Ketua Pembina STIT Lingga tersebut menjelaskan bahwa PPL-KKN di mana mana kampus swasta yang nama nya PPL-KKN itu perlu di bimbing dan dibina, tentu ada uang pendaftaran PPL dan ada uang pendaftaran KKN, jelas dana itu di peruntukan untuk operasional bagi pembimbing, “Mahasiswa pun dalam kelompok mereka juga di berikan operasional itu dan termasuk penggajian dosen honorerium, dari pembayaran itu lah, intinya dari mereka untuk mereka,” jelasnya lagi

Namun, ia berpendapat mungkin bagi sebagian orang Rp. 1.500.000 terkesan besar, padahal jika dihitung dari jumlah mahasiswa PPL yang mengikuti, setelah dilakukan penghitungan lalu dana PPL itu terlalu rendah.

“Cuman kesannya besar pak sejuta lima ratus, saya fikir itu di dalam kapasitas mahasiswa yang PPL dengan jumlah orang itu sudah terlalu rendah kita hitung, kalau mahasiswa nya sampai seratus atau dua ratus yang PPL, mungkin dua ratus ribu kita kutip, karna jumlahnya ramai, jadi presentasi mahasiswa itu harus kita lihat layak gak,” jelasnya.

Ia mencontohkan jika mahasiswa yang akan PPL sebanyak 6 orang, dan satu orang nya Rp200.000 jika di kali 6 orang dana yang di dapat hanya Rp 1.200.000 dan dana tersebut lah yang akan di bagikan pada saat pembekalan KKN dan Pembekalan PPL.

“Hari ini yang mau PPL 6 orang mahasiswa, satu orang 2 ratus ribu dua di kali 6 Rp 1.200.000, itu mau dibagikan waktu pembekalan KKN dan pembekalan PPL semuakan harus kita bayar, dana mereka untuk mereka yang kita bagi, jadi tidak ada kesan pungli nya di situ,” ucapnya.

Terkait pernyataan mengenai sidang skripsi yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya mahasiswa harus menyetor uang sebesar 2,5 juta agar bisa mengikuti prosesi sidang skripsi, menurut Ketua Pembina STIT Lingga itu, terkait uang skripsi tidak ada uang ujian skripsi, “kita adanya seminar, pengujinya bukan lokal pengujinya dari luar, tranportasi mereka kita tanggung dan ujian penguji kita bayar, semua kita bayar mahasiswa semua sudah tahu itu,” ujarnya.

Sehingga tentunya kampus swasta tidak bisa di samakan dengan aturan aturan yang ada di negri, bahkan menurut dia tidak ada yang tidak di jelaskan ke mahasiswa mengenai kemana aliran dana dana tersebut di peruntukan.

“Mahasiswa itu hanya 6 orang, tahun tadi 6 orang, maka orang itu saling satu menghadapi uang ini, uang itu karna tak banyak, kecuali yang PPL itu sampai 100, tentu tidak yang bersangkutan kita umumkan, kalau 6 orang ya kita umumkan satu satu kita jelaskan,” respon pihak kampus saat membantah terkait bahwa kampus tidak pernah menjelaskan ke mahasiswa.

Untuk diketahui jika melihat mahasiswa yang resmi atau aktif berdasarkan data best porlap Lingga hari ini, ucapnya ada sekitar 200 sekian mahasiswa dari semester awal hingga sekarang, namun jika di gabungkan dengan yang tidak aktif data itu bisa bertambah sekitar 300 mahasiswa

“Mahasiswa yang aktif sekitar 200 sekiannya, sekiannya saya lupa, dari semester awal sampai hari ini, belum sampai tiga ratus yang aktif loh, kecuali masuk zona yang tidak aktif, kalau di tambah yang tidak aktif masuk 300 ratus, yang sedang tidak aktif ini lah yang sedang kita lacak kemana mereka tapi saat di cek porlap IP mahasiswa yang tidak aktif terdata,” imbuhnya.

Sementara itu, kenapa di kampus kampus negri ada istilah UKT, sebab sebutan UKT karna mahasiswa jika sudah membayar UKT, mahasiswa tidak akan di bebankan lagi saat akan PPL, KKN bahkan skripsi pun mereka bebas dari beban anggaran baru, karna secara tertulis pemerintah yang akan membayar.

“Saya ini juga mengajar di lembaga lembaga negri, misalnya saya menguji, ya saya di bayar ada komenlatur, coba saja kita yang swasta ini kira-kira yang ngeluarkan duitnya siapa pasti kampus, maka dari itu mereka bayar, baik itu siminar proposal, KKN, PPL, kompris dan skripsi, selain itu besar kecilnya, kalau lah yang mereka ikuti sampai 100 orang maka kecil lah pembayaran nya, kitakan sudah membulatkan, misalkan kita butuh KKN pembimbing anggap lah sekian puluh juta, lalu kita hitung berapa jumlah mahasiswa tentu kemudian baru kita bagi kan kecil perorangan nya berapa,” tukasnya.

“Tentu hal sebaliknya, kalau seandainya KKN itu 10 orang apa tak bengkak nah begitu dia, dan begitu lah pengaturan konsep keuangan di kampus, cuman mahasiswa kita perlu dia ketahui juga dari sekian banyak itu yang aktif bayar itu berapa orang, yang tidak aktif bayar banyak sekali, kadang-kadang sudah semester udah mau ujian baru bayar, nah begitu bayar pak kenapa kami besar bayar, bayangkan saja ada yang tak bayar itu sampai mereka mau ujian skripsi tak bayar bayar, begitu di tagih biayanya sudah bengkak,” pungkasnya.

Penulis : Febrian S.r

Comment