Tanjungpinang, suarakepri.com – Menindaklanjuti hasil laporan dari mantan SPG PT. Suryaprana Nutrisindo atau dikenal dengan Nutrimax terkait pembayaran upah dibawah minimum dan tanpa menerima BPJS selama bekerja, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus menindak lanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu didapati laporan bahwasanya perusahaan tersebut menahan ijazah asli dan tanpa adanya tanda tangan kontrak secara tertulis kepada karyawannya, Senin (05/10).
Seperti yang diketahui sebelumnya, permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi oleh Hasudungan Simatupang, SE., MH, selaku Mediator Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Disnakerkopum) Kota Tanjungpinang, namun pihak perusahaan tidak pernah menghadiri pemanggilan mediasi kembali sebanyak tiga kali tanpa alasan yang jelas, serta tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kepri, Said Muhammad Idris atau yang kerap disapa Said pada saat ditemui diruangan kerjanya menjelaskan dan membenarkan adanya laporan serta perselisihan antara mantan SPG PT. Suryaprana Nutrisindo dengan pihak perusahaan.
Terkait hal tersebut, pihaknya akan tetap menindaklanjuti dengan segera dan memanggil pihak pelapor dan perusahaan secara resmi dengan harapan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
“Kami akan tetap tindaklanjuti sesuai dengan kapasitas kami, ya berporses lah insyaallah sesegera mungkin akan kita panggil pihak pekerja dan perusahaan secara resmi. Munculnya pengaduan ini tentunya ada hal yang memang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, oleh karenanya sesuai dengan tugas, kami akan melakukan pengawasan terkait persoalan ketenagakrjaan ini khususnya di Kepulauan Riau,” Pungkas Said.
Dilain pihak. Fitri Yeni selaku Leader Nutrimax cabang Tanjungpinang sampai saat ini enggan dimintai keterangan, dan mengarahkan tim media Suara Kepri menghubungi Ondo Simarmata selaku legal PT. Nutrimax untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Untuk info terkait yang bapak tanyakan nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya share ya pak, terimakasih,” Ujar Fitri.
Selanjutnya, tim Suara Kepri menghubungi langsung Ondo Simarmata melalui telepon seluler pada hari yang sama untuk memintai keterangan terkait permasalahan yang sedang terjadi dan informasi ijazah asli yang ditahan dan tanpa adanya kontrak kerja secara tertulis.
“Terkait itu saya baru bisa klarifikasi nanti pada saat disana (Tanjungpinang), karena waktu itu tanggal 1 dan 2 September 2022 buk Fitri tidak hadir memenuhi panggilan dari Disnakertrans Tanjungpinang, terkait hal itu saya akan kesana lagi pak,” Ujar Ondo.
Ia juga menjelaskan terkait adanya aturan dan kebijakan ijazah asli yang ditahan dan tanpa adanya kontrak kerja secara tertulis oleh pihak perusahaan PT Nutrimax cabang Tanjungpinang masih belum dapat dipastikan dikarenakan dirinya harus konfirmasi terlebih dahulu, dan menurutnya permasalahan terkait pembayaran upah dibawah minimun dan tanpa BPJS hanya terjadi di Kota Tanjungpinang.
“Saya tidak bisa memberikan informasi langsung karena ada kode etik yang harus dijaga. Sementara ini permasalahan yang saya tangani hanya ada ditanjungpinang. Saya tidak tau dengan permasalahan lainnya. Karena di kami itu jika perusahaan sudah tidak mampu menanganinya, baru kami yang tangani. Untuk informasi lebih lanjut, saya harus klarifikasi dulu dengan bu Fitri dan pihak perusahaan. Besok saya kabarin jika sudah mendapat izin,” Tutup Ondo.
Perlu diketahui, permasalahan yang serupa juga pernah diangkat oleh media faktapers.id dengan judul PT Nutrimax Diduga Upah Pekerja Dibawah UMP dan Tanpa BPJS dimana Ondo Simarmata memberikan statement di media tersebut.
Comment