Tanjungpinang – Terungkap Aktivitas yang dilakukan PT Panca Rasa Pratama (PRP) di Tanjung Unggat Ujung, Tanjungpinang ternyata sejak tahun 2014 hingga 2016 Akhir. Mirisnya, aktivitas tersebut tidak diketahui oleh pihak Kelurahan Tanjung Unggat.
Salah satu Nelayan Muhammad Yamin mengatakan sejak penimbunan yang dilakukan dilokasi tersebut hasil tangkap para Nelayan berkurang jauh.
Area dilokasi tersebut dijadikan tempat para Nelayan menyondong Udang, ikan, ketam, dan Gong-gong.
“Dulu 1 malam 70-80ribu, sekarang mau mencari 50ribu sudah sakit bang, sekarang 10ribu hingga 30ribu mungkin dapat, karena sudah ditimbun laut itu pengahasilan kami berkurang jauh,” ungkap M.Yamin ketika dijumpai dikediaman nya yang tidak jauh dari lokasi penimbunan.
Dikatakan M. Yamin, dalam melakukan Aktivitas Penimbunan ,pihak PT PRP melakukannya diwaktu malam hari.
“Siang hari mereka Bawak tanah letak ke lokasi, kemudian malam nya mereka menimbun laut itu, penimbunan itu sudah sekitar 4 hektar,” Ucap M. Yamin.
Mereka (Para Nelayan,red) berharap kepada Pemerintah kota Tanjungpinang beserta Anggota DPRD Tanjungpinang agar segera menyetop aktivitas tersebut.
Sekitar 50 Nelayan yang berada di lokasi menolak atas adanya aktivitas penimbunan tersebut, selain menghilangkan ruang hidup para Nelayan, aktivitas Penimbunan itu juga di duga tidak memiliki izin.
Karena tidak diketahui oleh Pihak Kelurahan, timbul lah pelesetan bahwa Kelurahan Tanjung Unggat Terkesan “tutup mata” akan adanya Keluhan dari para Nelayan akibat aktivitas penimbunan yang dilakukan PT PRP milik Bandi yang tidak diketahuinya.
Menelisik aktivitas penimbunan yang terjadi, LSM Lidik akan mengawal para Nelayan yang ada di Tanjung Unggat sampai ke DPRD Tanjungpinang dan akan digugat sampai ke Jakarta.
Sekjen LSM Lidik Kepri Indra Jaya, menjelaskan hasil dari pertemuan kepada para nelayan sungguh sangat prihatin kan, telah terjadi penurunan hasil tangkap Nelayan dan lalu lintas diperairan Nelayan terhambat atas adanya penimbunan tersebut.
“Perlu disikapi saat kondisi air laut pasang surut, kondisi air sangat keruh, dan kekeruhan air laut menggangu ikan datang, telah terjadi dampak negatif terhadap nelayan yang sangat besar,” ujarnya.
LSM Lidik juga menduga aktivitas Penimbunan yang dilakukan PT PRP tidak memiliki izin, karena pihak RT dan RW serta Kelurahan Tanjung Unggat tidak mengetahui adanya Aktivitas penimbunan di wilayahnya.
Dalam mengawal para Nelayan, LSM Lidik akan mengajak para Nelayan untuk datang ke DPRD Tanjungpinang untuk melakukan Hearing pada Selasa (07/02).
Comment