Tanjungpinang, suarakepri.com – Wacana DPRD Kepri untuk tetap meneruskan proses pemilihan wakil gubernur kepri dengan calon tunggal tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Ketua AMTI Kepri, Burhanuddin Rahman meniliai, posisi Isdianto kemungkinan akan menjadi satu satunya calon tunggal.
“Karena pengusulan Mustafa Wijaya berkemungkinan akan sama nasibnya seperti Agus Wibowo yang tidak memenuhi syarat persetujuan dari seluruh partai pengusung yang ada,” ujar Bahar, sapaan akrabnya, pada hari Senin (27/11).
Dalam menghadapi kebuntuan yang memang merupakan kesalahan dari awal tersebut. DPRD Kepri kembali mewacanakan akan tetap meneruskan pemilihan walaupun dengan calon tunggal.
Berhembus kabar jika DPRD akan menggunakan hak diskresi sebagai dasar hukum didalam meneruskan pemilihan dengan calon tunggal tersebut.
Upaya ini bukanlah upaya yang tepat karena ranah diskresi adalah ranahnya pelaksana administrasi pemerintahan.
“Jikapun DPRD akan menempuh jalur diskresi, yang bisa dilakukan DPRD Kepri adalah meminta kepada Mendagri untuk menggunakan kewenangan mendagri dalam hal diskresi ini,” jelasnya.
Jadi Mendagri yang melakukan diskresi terhadap proses pemilihan wakil gubernur kepri bukan DPRDnya.
Dalam hal penggunaan hak diskresi sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
“Sehingga penggunaan diskresi tidak bisa dilakukan sesuka hati karena ada batasan, ruang lingkup, persyaratan dan prosedur penggunaan diskresi tersebut,” tegasnya.
Dalam persoalan pengisian jabatan wakil gubernur kepri ini memang akan banyak menemukan kendala jika proses ini tidak di ulang kembali dari awal.
Jikapun DPRD meminta kepada Mendagri menggunakan hak diskresi, tetap ada hal hal yang akan menjadi permasalahan nantinya.
“Jika merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang diskresi tersebut, bahwa beberapa syarat penggunaan diskresi diantaranya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” jelasnya lagi.
Dalam persoalan penetapan calon tunggal oleh DPRD Kepri saja sudah merupakan bentuk pertentangan terhadap ketentuan perundang undangan karena tidak sesuai dengan amanah pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Jadi bagaimana mungkin keputusan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku bisa dipaksakan diteruskan dengan menggunakan hak diskresi.
Selain itu, upaya untuk tetap melanjutkan proses yang keliru tersebut akan rawan terjadinya konflik kepentingan.
Hal ini dikarenakan dalam proses pengisian calon wakil gubernur kepri merupakan hak dari partai pengusung.
Sementara sampai saat ini, yang menjadi akar permasalahan adalah belum adanya kesepakatan bersama dari seluruh partai pengusung untuk mengusulkan dua (2) calon yang sama sebagai calon wakil gubernur kepri.
[sk]
Comment