by

Disurati Ditjen Otda, Rahma Akan Memulai Tahapan Wawako

Penulis : -Tanjungpinang-35 views

Tanjungpinang, suarakepri.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Drs. Akmal Malik, M.Si menyurati Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma S.IP sebagai salah satu pertimbangan Walikota, dalam menyikapi atau menindaklanjuti tahapan pengisian Wakil Walikota Tanjungpinang dengan sisa jabatan tahun 2018-2023. Minggu (28/03).

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Akmal pada tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan ditembuskan kepada Walikota Tanjungpinang dengan nomor 132.21/1908/OTDA.

Rahma menyampaikan, surat tembusan dari Dirjen OTDA atas nama Mendagri (Menteri Dalam Negeri) baru saja diterimanya, surat itu ditujukan kepada Gubernur Kepri terkait pengisian jabatan Wakil Walikota Tanjungpinang.

“Pengajuan surat tembusan sudah sesuai dengan komitmen dan tujuan utama diajukannya surat Walikota kepada Mendagri tentang permohonan petunjuk dan arahan,” ujarnya.

Tujuannya untuk mengetahui secara pasti peraturan pemerintah tentang apa yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Walikota Tanjungpinang dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota.

Rahma mengungkapkan, hal ini agar dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota dapat dilakukan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat sampai saat ini belum adanya peraturan pemerintah yang dibuat secara khusus sebagai aturan pelaksanaan.

Maka pelaksanaan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Hal tersebut khususnya terkait ketentuan pasal 7 tentang Persyaratan Calon dan pasal 176 ayat (5) yang menyebutkan Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Rahma menjelaskan dengan adanya surat Dirjen OTDA Kemendagri tersebut, tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Walikota.

“Dalam menyikapi atau menindaklanjuti surat tersebut, tahapan pengisian jabatan Wakil Walikota sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.

Comment

Berita Lainnya