ANAMBAS, SuaraKepri.com – Dugaan korupsi yang menjerat Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Raja Ishak, sontak menjadi buah bibir di lingkungan Pemkab KKA.
Sebab, penahanan itu seperti ‘kado pahit’ bagi kabupaten yang berulang tahun ketujuh tepat pada tanggal penahanan Ishak, 24 Juni.
Penahanan itu juga kembali memukul pemerintahan Bupati Tengku Mukhtaruddin karena sepanjang tahun ini, sudah empat pejabat eselon yang masuk sel kejati Kepri.
Pantauan Tribun Batam, Bupati langsung memanggil sejumlah pejabat eselon dalam rapat tertutup di aula kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Tidak diketahui secara pasti inti pertemuan yang dilakukan sejak pagi hingga pukul 16:00 WIB itu. Sejumlah pejabat pun mendadak bungkam ketika disinggung mengenai pertemuan tertutup tersebut.
“Langsung saja tanyakan kepada pimpinan. Memang, kabar ini sudah kami ketahui. Jujur, saya pun tak menyangka Beliau ditahan,” ungkap salah seorang pejabat Anambas kepada Bnews, usai pertemuan, Kamis (25/6/2015) dirilis tribunbatam.
Bupati Tengku Mukhtaruddin pun belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan Ishak yang diduga melakukan korupsi ketika menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga itu.
Sementara itu, Fadhil, Hasan humas Badan Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) yang dimintai tanggapannya mengenai hal ini mengaku miris dengan penahanan Ishak.
Ia menilai, bukan hanya lemah dalam pengawasan, Fadhil bahkan melihat ada pembiaran oleh unsur pimpinan, sehingga kasus ini mencuat.
“Ada pembiaran yang luar biasa oleh unsur pimpinan. Contohnya bisa dilihat pada kasus dugaan korupsi dana sisa Pembangunan Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) yang sudah menjerat tiga orang PNS Pemkab Anambas. Tiga pegawai itu punya harta yang tak wajar. Saya menganggap kepemimpinan Tengku Mukhtaruddin ini gagal,” ujarnya melalui sambungan seluler.
Fadhil mengatakan, ia kenal baik dengan Ishak dan pernah mengingatkannya ketika baru dilantik sebagai Kepala Bappeda. Saat itu, ia melihat perubahan ekspresi dari pria kelahiran Midai, 21 Januari 1965 itu.
“Waktu itu saya mengingatkan Beliau untuk berhati-hati dalam bertugas, terlebih kala ia menjabat di pariwisata dulu sudah muncul suara-suara yang tak enak. Di ruangannya itu, Beliau menggigil di depan saya,” kata Fadhil.
Bahkan, jauh hari sebelum kasus itu diungkap Kejati, Fadhil sudah mendengar bahwa ada kasus di Dinas Pariwisata yang sedang dalam penyelidikan, dan kabar itu sudah pernah ia sampaikan melalui layanan pesan singkat kepada Bupati Anambas. Hanya saja, informasi itu tak ditanggapinya.
Fadhil mengatakan, kado pahit ini bukan yang pertama diterima Anambas di hari jadinya. Saat kabupaten termuda itu berulang tahun yang keempat, seorang pejabat Anambas juga tersangkut kasus korupsi.
“Sebelumnya Sofian Gafar juga terjerat masalah Alat Kesehatan waktu Anambas memperingati hari jadi keempat. Yang bersangkutan sampai saat ini masih ditahan,” ungkapnya lagi.
Fadhil bahkan mengatakan, terbongkarnya kasus demi kasus di Kabupaten Anambas merupakan rangkaian kecil dari sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten tersebut.
“Ini baru sebagian kecil saja. Banyak kasus-kasus yang berpotensi korupsi kalau para pejabat Anambas tak jera-jera,” katanya.
Fadhil mencontohkan pelatihan-pelatihan fiktif yang dilakukan oleh SKPD Anambas. Jika itu digarap oleh aparat hukum, akan banyak yang terseret. Begitu juga kasus-kasus yang lebih besar daripada korupsi master plan, menurutnya juga ada.
“Saya berharap, aparat penegak hukum dapat membongkar kasus-kasus itu. Kita harus tega membersihkan pemerintahan dari korupsi. Kalau tidak, Anambas takkan maju-maju,” katanya.
Apalagi, munculnya kasus-kasus korupsi di Anambas di saat kabupaten itu dilanda defisit anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Bila perilaku pejabat tidak direformasi secara total, maka Anambas akan menjadi daerah miskin.
Seperti diberitakan kemarin, penyidik Kejati Kepri menetapkan Raja Ishak sebagai tersangka dan langsung menahannya. Ishak ditahan terkait dugaan korupsi pembuatan master plan pariwisata KKA tahun 2012 senilai Rp 1,092 miliar.
Setelah diselidiki, ternyata program itu fiktif. Selain Ishak, penyidik juga menetapkan Dewi Uraisin sebagai tersangka, sebagai pihak yang melakukan pengerjaan kegiatan tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Muhammad Da’i tak menampik Badan Anggaran mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Anambas tersebut mengatakan, master plan tersebut memuat ploting serta detail lokasi wilayah di Anambas untuk menjadi lokasi wisata.
“Dalam rapat banggar memang ada dibahas. Namun, berapa besarannya saya kurang ingat. Mengenai master plan itu, penganggarannya ada di komisi III. Itu masuk dalam Rencana Induk Pariwisata,” katanya.
Ia menilai, kasus yang menjerat Ishak ini lebih kepada mekanisme pengerjaan. Namun demikian, ia enggan berkomentar banyak karena dirinya tak mengetahui secara terknis program tersebut.
“DPRD kan kebijakan anggaran saja. Secara pengaggaran, benda itu sah. Hanya saja bagaimana penlaksanaannya, dinaslah yang lebih tahu. Dinas juga yang lebih tahu siapa yang bermain di dalam itu,” katanya. (TB)
Comment