TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH mengakui bahwa dengan adanya pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran ini berlaku bagi setiap orang dan siapa saja, termasuk dia. Hal itu disampaikan pada acara launching tertib lalu lintas dan perparkiran pada hari Kamis, 9 Januari 2013 di Pos Unit 901 Satlantas Polres Tanjungpinang.
Untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, maka Lis meminta semua pihak harus mematuhi aturan yang ada dan pihak lainnya harus dapat memberikan contoh yang baik. “Bila saya juga parkir sembarangan, gembok dan tilang saja saya. Ini berlaku baik anggota Polri, TNI dan pejabat mana saja,” ujar Lis.
Ia juga meminta pimpinan TNI, Polri dan intansi lainnya untuk memberikan arahan kepada anggota mereka. “Penindakan tegas akan kita lakukan dengan berkoordinasi bersama Polisi Militer terkait anggota yang melanggar. Untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Lis juga mengakui bahwa dalam pemberlakuan tertib berlalu lintas dan perparkiran ini akan menghadapi beberapa kendala. “Kendala akan dijumpai setiap kebijakan dibuat. Dalam kebijakan perparkiran ini akan menimbulkan kendala termasuk bagi juru parkir yang pendapatannya berkurang dan sebagainya,” tegasnya.
Untuk solusi bagi juru parkir, Lis akan mencoba kebijakan parkir dengan tarif penentuan waktu parkir. “Kita akan mengadakan alat Timer bagi setiap perparkiran yang ada. Tarif akan terus bertambah bila melebihi waktu standar. Misalnya 1 jam Rp 2000, lebih dari 1 jam akan terakumulasi sesuai tarif yang akan kita tentukan nanti,” paparnya.
Untuk kebijakan ini, maka harus ada perubahan terhadap Perda yang ada yakni Perda Tarif Parkir di Kota Tanjungpinang.
Adapun jumlah kendaraan pada tahun 2012, roda dua 20.242 unit dan roda empat 187.056 unit. Tahun 2013, jumlah roda dua 21.703, dengan angka kenaikan 6,5 persen dan roda empat 205.000 unit.
Untuk tahap pertama, lanjut Lis dalam tertib lalu lintas dan perparkiran ini berlaku di areal Pasar kota lama Tanjungpinang. “Tahap kedua di Jalan Tugu Pahlawan hingga batu 5 dan tahap ketiganya batu 6 hingga batu 10. Tahapan ini kita akan coba kita berlakukan pada tahun 2014 ini juga,” ungkapnya.
Lis juga meminta kebijakan perpakiran ini jangan dijadikan objek pungutan liar (Pungli) bagi petugas. “Bila ada praktek pungli, maka sanksi tegas tanpa ampun akan diberlakukan,” tutupnya.
[sk]
Comment