Ada 120 Juru Parkir Resmi
Tanjungpinang – Sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan retribusi perparkiran. Diharapkan kawasan perparkiran Kota Tanjungpinang kini akan semakin tertib dan rapi.
Hal itu ditandai dengan secara resmi penerapan retribusi perparkiran dengan sistem karcis. Serta ditandai dengan pemakaian baju rompi dan tanda pengenal sebagai juru parkir oleh Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Laouncing digelar di jalan Merdeka pasar Tanjungpinang, Rabu (16/3).
Lis menyebutkan diberlakukan Perda ini, diharapkan hasil retribusi tersebut, tentunya akan berpengaruh pada penghasilan juru parkir dan pendapat daerah.
“Apapun jenis kebijakan, sudah pasti ada pro dan kontra, namun aturan ini kita lakukan untuk menciptakan rasa aman, tertib, teratur dan indah di kota Tanjungpinang. Dan aturan tersebut yang selama ini di nanti oleh masyarakat”. Kata Lis dalam sambutannya.
Kepada juru parkir, Lis minta agar benar-benar bekerja dengan baik, dengan cara parkirkanlah kendaraan dengan rapi, sehingga tertib dan rapi, jagan lupa untuk memakai atribut yang telah disediakan pemko tanjungpinang.
Disamping itu, jika bapak/ibu menemukan kendala dilapangan, segera sampaikan ke dinas perhubungan, sehingga pelaksanaan ini dapat dievaluasi, minimal 1 bulan sekali.
“Untuk itu, saya minta kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan peraturan ini dengan konsisten dan konsekwen. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk tanjungpinang tertib parkir,”
Lis juga menghimbau kepada masyarakat, agar meminta karcis parkir sebagai bukti sah transaksi perparkiran kota tanjungpinang, ” Apabila warga tidak menerima karcis dari juru parkir, maka otomatis tidak perlu membayar retribusi parkir tersebut,” Katanya
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Wan Samsi mengatakan untuk juru parkir yang akan bertugas dibeberapa titik di wilayah kota Tanjungpinang sebanyak 120 orang.
“Dengan rincian wilayah kota lama 75 orang, wilayah tengah 24 orang, dan wilayah timur 21 orang, dengan jumlah lokasi jalan 45 lokasi ruang milik jalan, ” Ujarnya
Ia berharap, dengan penetapan perda ini, dapat menjamin kelancaran lalu lintas. Serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jika terjadi pelanggaran kita (Dishubkominfo) dan stakeholder terkait diberikan kewenangan untuk melakukan penggembokan dan penderekan. Dan dengan sanksi administrasi berupa denda Rp. 500.000 untuk kendaraan roda empat, Rp. 200.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp. 50.000 untuk kendaraan tidak bermotor. Dan ini semata- mata bukan tujuan utama kita, akan tetapi yang ingin diwujudkan adalah kesadaran, kepatuhan dan tertib perparkiran di wilayah kota tanjungpinang,” ungkapnya.
[sk]
Comment