TANJUNGPINANG, suarakepri.com – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa keberadaan RUU Daerah Kepulauan ketika disahkan nanti diharapkan mampu secara efektif meningkatkan pembangunan di Kepulauan Riau. Dengan keberadaan payung hukum yang lebih terkhusus, semua potensi di Daerah dapat termanfaatkan dengan optimal yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya cuma satu dalam hal ini yakni satu pikiran, satu hati, satu langkah kita bersama-sama merealisasikan RUU ini agar segera rampung, beragam tahapan harus segera dilalui dan selesaikan bersama,” ujar Nurdin saat menerima Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang RUU Daerah Kepulauan di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Kamis (29/11).
Nurdin dalam kesempatannya, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Tim Pansus DPR RI ke Kepulauan Riau dalam rangka dengar pendapat ini. Dia juga berharap melalui rancangan undang-undang ini, perlu diperhatikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
“Dalam penyusunan RUU ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan kajian lebih mendalam, sehingga RUU daerah kepulauan betul-betul menyerap aspirasi provinsi kepulauan”, lanjut Nurdin.
Lanjut dia, ke depan ini menjadi dasar-dasar membangun yang terencana. Apalagi untuk daerah yang lebih luas lautnya. Provinsi Kepri adalah daerah indonesia yang terluar, dengan jumlah pulau 2.408 dan pulau berpenghuni 394. Dengan lautan 96% dan daratan 4% dan Kabupaten 5 kota 2 kecamatan 70 kelurahan 141 desa 275.
“Jadi secara fisik Kepri sangat baik dengan laut yang luas ini untuk kebijakan usaha pembangunan kemaritiman dan penyelenggara pertahanan, dengan terbentuk nya UU Kepulauan,” tambah Nurdin.
Dalam paparannya, Nurdin mengatakan bahwa di Keprilah pergerakan ekonomi nanti akan jauh berkembang dari negara-negara tetangga. Apa lagi dengan adanya wisman setiap minggu nya yang sekarang sudah meningkat 25% pada tahun 2018 ini.
Dengan sendirinya kondisi pelayanan juga akan meningkat pun dengan pengurusan pajak dan pendapatan lainnya. Ini akan mengdongrak pembangunan, apalagi setiap kabupaten kota punya kelebihan sendiri untuk mensuport daya saing dunia luar.
Sementara itu, Ketua Tim Pansus DPR RI Amir Uskara menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan ini untuk mendengarkan pendapat para stakeholder dan elemen masyarakat terkait dengan rancangan undang – undang tentang daerah kepulauan.
“kunjungan yang dilakukan akan merangkum semua aspirasi dari Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan melalui dengar pendapat ini, hasil yang didapatkan di lapangan valid”, kata Amir.
Amir menambahkan bahwa dari dengar pendapat yang telah dilakukan, selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat pansus di DPR RI, sehingga seluruh masukkan yang telah disampaikan oleh seluruh daerah kepulauan yang ada di Indonesia dapat dijadikan sebuah undang undang.
“Melalui pertemuan ini, dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan menjadi undang-undang”, kata Amir Uskara
Kemudian, salah satu tokoh masyarakat Kepri yang juga Mantan Gubernur Ismeth Abdullah memberikan masukan. Ismeth mengatakan dengan adanya anggaran khusus dan kewenangan khusus akan mensukseskan pembangunan. Karena karakteristik wilayah berbeda-beda, jadi pembangunan tidak akan pernah merata dengan anggaran yang sama.
“Maka ini harus cepat berubah, karena indikator panjang jalan tidak bisa menjadi tolak ukur. Bahwa infrastruktur daerah kepulauan lebih tinggi biayanya”, kata Ismeth.
Ismeth juga memaparkan, dengan daerah kepulauan memiliki pembiayaan transportasi laut yang lebih tinggi, tidak akan pernah sama dengan daratan. Apa lagi kasus kesehatan masyarakat dan kasus pertahanan perebutan wilayah dengan daerah tetangga.
“Kendala-kendala daerah kepulauan lebih besar dari pada kendala dari pada daratan. Maka ini harus kita lanjutkan dan cepat kan agar ini tercapai potensi-potensi yang di tersentuh di daerah kepualauan”, lanjut Ismeth.
Rombongan Tim Pansus sendiri berjumlah 8 orang, turut dihadir pada kesempatan tersebut Pejabat dari unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah, Pejabat Eselon II di dilingkup Pemerintah Provinsi Kepri, Perwakilan Pejabat terkait Kabupaten dan Kota se-Kepri, Tokoh Agama, Para Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan elemen terkait lainnya. (Jet)
(Humas Kepri)
Comment