by

Pembatasan Jam Operasional, Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang Ajukan Surat Terbuka

Penulis : -Tanjungpinang-228 views

Tanjungpinang, suarakepri.com – Berdasarkan pernyataan Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma terkait akan membatasi jam operasional Kedai Kopi, Kafe dan Tempat Hiburan Malam (THM) selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, mendapat respon dari Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang, Rabu (07/04).

Respon tersebut disampaikan langsung pada rapat internal Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang di Waroeng Kopi W&W, Jalan Ahmad Yani, Sei Jang pada sore hari yang dipimpin oleh Sahri Darma Putra sebagai Koodinator Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang.

Sahri Darma Putra yang kerap disapa Putra mengungkapkan bahwasanya dari hasil rapat tersebut, sebanyak 48 anggota Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang menyepakati untuk menolak kebijakan jam operasional dan mengajukan surat terbuka yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang.

Adapun isi surat terbuka berisikan terkait hasil kesepakatan sebelumnya, dimana Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang sempat diundang oleh Ibu Walikota di kediaman rumah Dinas Walikota Tanjungpinang, Selasa (06/04/2021).

Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwasanya Walikota Tanjungpinang meminta para pelaku usaha pemilik kedai kopi agar dapat menjalankan protokol kesehatan, dan pada prinsipnya telah disepakati guna upaya pencegahan bersama penyebaran virus covid-19 di Kota Tanjungpinang ini.

Namun, Putra mengungkapkan kebijakan pada saat pertemuan sebelumnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan, dimana sebelumnya Walikota Tanjungpinang belum pernah menyampaikan secara langsung mengenai pembatasan jam operasional pada waktu bulan Ramadhan.

“Kami sangat mendukung dengan adanya kebijakan untuk menjalankan protokol kesehatan, namun kami merasa kaget luar biasa terhadap kebijakan pembatasan jam operasional yang ibu sampaikan disalah satu media online dimana akan ada pembatasan operasional pada jam 21.30 WIB,” ungkapnya.

Putra menyebutkan, kebijakan yg diambil oleh Walikota Tanjungpinang adalah murni sepihak yang dilakukan olehnya tanpa melakukan survey terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari
kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan para anggota Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang, pihaknya meminta izin kepada Walikota Tanjungpinang untuk dapat menyampaikan harapan para anggota komunitas dengan mengajukan dua poin penting.

Adapun isi poin yang pertama disebutkan bahwa mengenai penerapan protokol kesehatan akan tetap dilaksanakan dengan syarat Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan dapat memberikan vaksinasi kepada seluruh pemilik dan karyawan kedai kopi yang ada.

Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya protectif dalam rangka mengurangi penyebaran virus covid-19, dan sampai saat ini diketahui belum pernah ada cluster kedai kopi yang tercatat sebagai tempat penyebaran virus covid-19.

Selanjutnya, mengenai rencana pemberlakuan jam operasional selama bulan suci Ramadhan jam 21.30 WIB, pada prinsipnya para anggotanya menyepakati untuk tidak menyetujui kebijakan tersebut dan meminta kepada yang terhormat, Ibu Walikota untuk tidak membatasi jam operasional kedai kopi.

Putra menjelaskan, bahwasanya kebanyakan kedai kopi selama bulan Suci Ramadhan mulai buka pada pukul 16.00 WIB dan apabila diberlakukan penutupan sampai pukul 21.30 WIB akan berdampak pada penghasilan yang sudah
perhitungkan, dimana akan terdapat pengurangan operasional kedai kopi, salah satunya pengurangan karyawan.

Selanjutnya, bahwa pelanggan sebagian besar akan datang ke kedai kopi biasanya setelah sholat tarawih yang biasanya bekisar pada pukul 21.30 WIB dan apabila kebijakan tersebut diterapkan (Pembatasan Operasional) maka tidak ada yg akan datang ke kedai kopi kecuali pelangan tersebut tidak ikut melakukan sholat teraweh.

Hal ini justru akan mengakibatkan khusyu’nya ibadah masyarakat Kota Tanjungpinang akan terganggu, kemudian apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan, dipastikan sebagian usaha kedai kopi akan gulung tikar, karena sebagian dari para pelaku usaha kedai kopi sudah pernah merasakan efek daripada kebijakan Pemerintah pada awal penyebaran Covid-19.

Putra juga menyampaikan permohonan kepada Walikota Tanjungpinang, agar dapat mengabulkan permohonan dari para anggota Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang dan dapat mengerti keadaan yang sedang dialami para anggota.

“Kami berharap, agar Ibu Walikota Tanjungpinang dapat merespon surat permohonan kami dan menghimbau untuk melakukan revisi terhadap kebijakan yang diambil,” ujarnya.

“Sebagai bahan pertimbangan, sampai saat ini kedai kopi belum tercatat sebagai salah satu penyebab atau cluster penyebaran covid 19, oleh karena itu saya berharap hal ini dapat menjadi perhatian untuk Ibu Walikota Tanjungpinang,” tambahnya.

Comment

Berita Lainnya