Tanjungpinang, SuaraKepri – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diproyeksikan sebesar Rp2,9 triliun, turun sebesar Rp757 miliar dibanding APBD 2015. Akibat penurunan ini, Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan rasionalisasi seribuan kegiatan, termasuk memangkas dana bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan Rp300 miliar.
“Mau tidak mau proyek-proyek yang belum direalisasikan dan dilelang harus ditunda, dan dilakukan pemotongan. Yang belum lelang dan belum teken kontrak harus ditunda dan tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini. Totalnya lebih dari 1.000 kegiatan yang akan ditunda. Selain tidak mungkin dilaksanakan, juga tidak akan mampu dibayarkan,” ujar Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana.
Jumlah anggaran proyek yang akan dilelang dari APBD 2015 sebesar Rp1,8 triliun. Sementara total proyek kegiatan yang sudah masuk persyaratan dan sudah dilelang mencapai Rp1,1 triliun. Sisanya sebesar Rp700 miliar atau pelaksanaan lebih dari 1.000 kegiatan akan di telaah.
“Termasuk dana bansos yang sebesar Rp300 miliar juga akan dipangkas,” imbuhnya.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 195 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2015 tentang pelaksanaan Dana Bansos setelah Penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Dulu alokasi anggaran dana bansos ini los-losan saja dalam APBD. Maka dengan berlakuknya UU Pemerintah Daerah dan dikeluarkannya surat edaran, maka kepala daerah diperintahkan untuk mengkaji ulang. Yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, total dana bansos di APBD 2015 lebih dari Rp300 miliar. Pengajuaan OKP, LSM serta organisasi lainya akan kembali diteliti. Lembaga mana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan surat edaran Mendagri akan dibagikan, sementara yang tidak memenuhi persyaratan akan ditiadakan.
Namun Agung berjanji, dana insentif guru yang mencapai Rp78 miliar dan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak akan dipotong dan tetap dibayarkan. Hanya saja pencairannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan cash flow anggaran.
Sebagaimana diketahui, APBD 2015 Kepri sebelumnya telah diproyeksikan sebesar dari Rp3,6 triliun. Tahun ini, Kepri mengalami defisit hingga Rp757 miliar akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari Rp1.8 triliun yang diproyeksi hanya terealisasi Rp1,4 triliun atau berkurang Rp400 miliar.
Selain itu, silpa APBD 2014 yang sebelumnya diproyeksi sebesar Rp400 miliar, ternyata setelah diaudit BPK hanya tinggal Rp88 miliaratau selisih Rp322 miliar.
[sk]
Comment