Tanjungpinang – Adanya bangunan liar diatas tanah milik Pemko Tanjungpinang di Pelantar KUD, akhirnya dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang, pada hari Kamis (7/4). Wali Kota Tanjungpinang pun ikut turun langsung saat melakukan pembongkaran ini.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah yang sehari sebelumnya sempat marah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang adanya bangunan liar dan tidak memiliki IMB saat meninjau langsung Pelantar KUD.
“Saya sengaja turun langsung untuk memantau pembongkaran ini, semoga kedepannya tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri tanpa IMB dan berdiri diatas lahan milik Pemko Tanjungpinang. Kita harap BUMD Tanjungpinang yang berfungsi sebagai pengelola, harus lebih jeli lagi. Jangan menunggu adanya laporan dari masyarakat,” ujarnya.
Mafisek, selaku Ketua RT 02/RW 07 mengakui bahwa pembangunan tersebut karena kemauan sendiri oleh warga setempat,bangunan awalnya hanya satu tiang. “Sekarang sudah seperti pelabuhan kapal untuk bersandar dan dugaan kuat bahwa pelabuhan ini bisa menjadi sarana pribadi atau sarana pungli oleh oknum tertentu. Apa lagi pembanggunan ini sudah berjalan selama satu tahun,” ujarnya.
Dari pihak Satpol PP Tanjungpinang yang turun untuk membongkar bangunan yang diarahi langsung oleh Irianto selaku Kasat Satpol PP. “Ini sudah perintah langsung dari Wali Kota untuk membongkar banggunan yang tidak ada surat izin resmi. “Pada hari ini, di Pelantar KUD sendiri ada tiga bangunan yang dibongkar. Yang pertama dibongkar karena berdiri diatas lahan untuk parkir pasar. Dan dua bangunan yang turut dibongkar karena tidak memenuhi surat izin yang lengkap (IMB),” ungkapnya saat dijumpai dengan lapangan.
Karena akibat ulah warga yang membangun tanpa adanya surat izin yang resmi, banyak merugikan bagi pemerintah setempat, apalagi pembangunan tersebut sudah berjalan selama satu tahun. “Jika masalah pembangunan ini ditindak tegas, maka akan banyak lagi bangunan liar yang akan berdiri,” sambung Lis.
Dari hal ini, Lis ingin memberikan contoh kecil, dari pihak RT dan RW setempat yang mana mereka jelas orang yang dipecaya dipelantar KUD. “Tanpa adanya dukungan dari RT/RW pembangunan tidak akan berlanjut, apa lagi selama satu tahun. Ketua RT dan RW harus menjalankan perannya sebagai pengawas terdepan ditengah masyarakat agar tidak melanggar aturan,” tegas Lis.
Dengan adanya bangunan liar ini, Lis kecewa juga dengan BUMD Tanjungpinang, yang seharusnya menertibkan bangunan diatas lahan milik Pemko Tanjungpinang yang diperuntukan untuk lahan parkir. “Sepertinya, pemerintah harus bekerja extra lagi untuk menindak lanjuti secara langsung. Untuk kedepannya pengawasan pembangunan harus dijaga, supaya tidak ada lagi diskomunikasi ataupun tidak menghubungi langsung ke pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti,” ungkap Lis.
Sementara itu, Direktur BUMD Tanjungpinang, Asep Nana Suryana tidak tampak turut hadir dalam pembongkaran bangunan liar tersebut. Dan tidak ada perlawanan dari pihak pemilik bangunan karena tidak berada ditempat saat dilakukan pembongkaran. (Harris)
[sk]
Comment