Bintan, SuaraKepri.com — Kebijakan pemerintah kembali menuai sorotan tajam setelah muncul informasi bahwa komunitas Orang Laut di wilayah Bintan hanya diberi waktu enam hari untuk meninggalkan ruang hidup mereka. Isu ini mencuat ke publik melalui konten video yang beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram N Asti Lalasati (@holaasti), seorang pegiat budaya dan lingkungan yang selama ini konsisten menyoroti isu masyarakat adat dan pesisir.
Kondisi tersebut memantik keprihatinan luas. Orang Laut, yang secara historis telah berabad-abad hidup bergantung pada laut di Kepulauan Riau, kembali dihadapkan pada situasi serba terdesak. Tanpa kejelasan skema relokasi yang manusiawi, tanpa jaminan keberlanjutan hidup, dan tanpa proses dialog yang terbuka, kebijakan ini dinilai memperlihatkan wajah negara yang abai terhadap kelompok paling rentan.
Siapa dan Apa yang Terjadi
Komunitas Orang Laut di Bintan merupakan kelompok masyarakat adat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut, berpindah mengikuti musim, dan menjaga keseimbangan ekosistem secara turun-temurun. Namun, ruang hidup mereka terus menyempit seiring ekspansi pembangunan, pariwisata, dan kepentingan investasi skala besar.
Dalam konteks ini, pemberian tenggat waktu enam hari dipandang bukan sebagai solusi, melainkan tekanan. Tidak ada penjelasan memadai mengenai ke mana mereka harus pergi, bagaimana keberlanjutan mata pencaharian mereka, serta siapa yang bertanggung jawab atas dampak sosial yang timbul.
Persoalan ini terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, wilayah yang selama ini dikenal sebagai etalase pariwisata nasional. Ironisnya, di balik citra resor dan kawasan eksklusif, masyarakat adat justru tersisih dari tanah dan lautnya sendiri.
Negara, baik pemerintah daerah maupun pusat, dipertanyakan kehadirannya. Regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat adat dan komunitas tradisional pesisir tampak kalah cepat dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek.
Kebijakan dengan tenggat waktu singkat ini muncul secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi yang memadai. Proses yang terkesan sepihak ini memperkuat kesan bahwa Orang Laut hanya dipandang sebagai hambatan pembangunan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional.
Cara penanganan semacam ini dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan masyarakat adat, hak asasi manusia, serta prinsip pembangunan berkelanjutan yang kerap digaungkan pemerintah.
Pengusiran atau pemindahan paksa komunitas adat bukan hanya soal tempat tinggal. Ini menyangkut hilangnya identitas, budaya, dan sistem pengetahuan lokal yang selama ini justru berperan menjaga ekosistem laut. Ketika Orang Laut disingkirkan, laut tidak otomatis menjadi lebih lestari—yang sering terjadi justru sebaliknya: eksploitasi masif tanpa kontrol sosial.
Pembangunan untuk Siapa?
Kasus Orang Laut di Bintan membuka kembali luka lama tentang arah pembangunan di Indonesia. Pemerintah terlihat masih menggunakan pendekatan lama: pembangunan berbasis investasi, minim empati sosial. Kelompok lemah diminta beradaptasi secara instan, sementara pemodal diberi karpet merah dan waktu panjang.
Narasi “kepentingan umum” kerap dijadikan tameng, tetapi publik jarang melihat keberpihakan nyata kepada masyarakat adat. Tenggat enam hari adalah simbol kegagalan negara membaca realitas sosial. Tidak ada manusia yang bisa memindahkan hidupnya—budaya, ekonomi, dan masa depan—dalam hitungan hari.
Lebih jauh, sikap diam pemerintah justru memperkuat peran masyarakat sipil dan individu seperti N Asti Lalasati dalam mengisi ruang advokasi. Ketika suara warga lebih nyaring dari suara negara, di situlah alarm demokrasi seharusnya berbunyi.
Jika pemerintah terus menutup mata, maka konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis kepercayaan publik hanya tinggal menunggu waktu. Menyelamatkan Orang Laut bukan sekadar isu lokal Bintan—ini adalah ujian moral negara dalam melindungi warganya sendiri.
Comment