Oleh : Satrio Budi
Sudah setengah tahun wabah Covid-19 melanda dunia, berdasarkan data hingga 27 Juni 2020 sudah 9,76 juta jiwa positif terinfeksi diseluruh dunia dan 493 ribu jiwa meninggal dunia. Wabah Covid-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan namun secara global berdampak besar terhadap perekonomian, Menurunnya permintaan dan terganggunya aktifitas produksi hingga distribusi karena Social Distancing membuat perusahaan melakukan efesiensi pengeluaran dengan merumahkan karyawan dan tak sedikit juga Pemutus Hubungan Kerja (PHK).
Pukulan juga dirasakan pada sektor perpajakan. Pajak memiliki fungsi penting dalam perekonomian suatu Negara selain merupakan sumber dana untuk pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak juga sebagai alat kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.
Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan stimulus ekonomi, langkah ini sebagai upaya penyelamatan sumber ekonomi sekaligus memastikan keberlangsungan dunia bisnis dalam menghadapi pandemi.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah pemberian insentif atau relaksasi pajak. Pilihan kebijakan tersebut antara lain seperti penyesuaian tarif, penyederhanaan administrasi hingga percepatan pengembalian pajak.
Kebijakan tersebut menjadi langkah awal yang diharapkan dapat mengurangi beban aktifitas bisnis dan membantu pelaku usaha untuk bangkit selama maupun pasca pandemi.
Pemulihan sosial, kesehatan dan ekonomi harus segera dilakukan, kita dituntut untuk segera beradaptasi dengan situasi maupun kondisi seperti ini yang belum tahu sampai kapan akan berakhir.
Momentum yang dilakukan adalah mempersiapkan kondisi normal baru atau yang kita kenal New Normal, Pemerintah harus segera melakukan peningkatan penerimaan pajak agar pembangunan maupun ekonomi bisa tetap berjalan, misalnya dengan memperluas objek pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.
Objek perluasan penerimaan pajak selain dapat meningkatkan pendapatan Negara harus dapat memberikan dampak baik bagi lainnya, contoh pemakaian pelastik yang dapat membahayakan lingkungan maupun kesehatan. Diharapkan dengan adanya cukai pelastik konsumsi pelastik yang masif dapat dikendalikan.
Hal lainnya diperlukan juga peran wajib pajak untuk tidak menunda kewajiban membayar pajak karena secara tidak langsung telah membantu Negara dalam mengatasi situasi yang sulit ini.
Karena pada dasarnya sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Pancasila, Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang tidak mengharapkan imbalan dengan tujuan kepentingan umum. Jadi dengan membayar pajak memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berpartisipasi secara gotong royong untuk membantu memulihkan kesehatan dan ekonomi hingga mendorong pembangunan nasional.
Comment