Oleh: Hosri
“Jika engkau ingin melihat sejauh mana akhlak seseorang, berilah dia kekuasaan.”
Kutipan lama ini kembali terasa relevan, terutama ketika kita menyaksikan bagaimana sebagian yayasan pendidikan Islam di negeri ini justru tumbuh menjadi ladang subur bagi otoritarianisme yang membungkus diri dalam jubah kesalehan.
Hari ini, banyak dari kita menyaksikan secara diam-diam atau bahkan mengalaminya sendiri betapa banyak yayasan pendidikan Islam yang dikelola secara otokratik. Pengurus yayasan, yang seharusnya menjadi pelayan dakwah dan penjaga nilai-nilai Islam, justru menjelma menjadi penguasa kecil dengan tangan besi. Sistem yang dibangun bukanlah sistem yang mendidik, melainkan yang menindas.
Pegawai: Pengabdi atau Budak?
Pegawai, guru, bahkan ustaz yang bekerja di bawah naungan yayasan-yayasan ini seringkali diposisikan bukan sebagai mitra dakwah, tapi sebagai kaki tangan yang harus tunduk tanpa suara. Mereka dipaksa bekerja melebihi jam kerja normal, dibebani tugas di luar tanggung jawab utama, dan acapkali dibayar tidak layak semuanya atas nama “pengabdian”.
Lebih tragis, ketika ada yang bersuara atau sekadar mengusulkan perbaikan sistem, label “tidak amanah”, “tidak taat”, bahkan “durhaka kepada dakwah” segera disematkan. Kritik dianggap pembangkangan. Saran dimaknai sebagai ancaman. Maka banyak yang memilih diam, hidup dalam tekanan, memendam kelelahan dalam takbir-takbir sunyi.
Jargon Syariah sebagai Tameng Kekuasaan
Yayasan-yayasan ini kerap membalut semua kebijakan kerasnya dengan jargon syariah: “Ini sudah keputusan syura”, “Ini demi keberkahan”, “Ikhlas itu tanpa mengeluh”. Padahal, yang terjadi bukan syura yang musyawarah, tapi titah sepihak dari lingkaran kecil elite yayasan. Mereka tak mau ditanya soal transparansi keuangan, tak mau dikritik soal kebijakan, tapi ringan menyebut siapa saja yang tak sejalan sebagai “tidak punya adab”.
Padahal, adab bukanlah kepatuhan membabi buta. Adab adalah keberanian bersuara atas kezaliman. Adab adalah meletakkan hak pada tempatnya. Dan yang paling ironis, institusi yang mestinya menjadi benteng akhlak justru menjadi ladang subur bagi abuse of power.
Mengapa Ini Terjadi?
Ada beberapa sebab mengapa praktik otoritarianisme ini terus berlangsung:
- Sentralisasi Kekuasaan di Tangan Satu Dua Orang
Banyak yayasan dikelola sebagai milik pribadi, bukan sebagai lembaga amanah publik. Keputusan strategis diambil tanpa melibatkan banyak pihak. Tidak ada mekanisme check and balance. - Ketiadaan Regulasi Internal
Tak banyak yayasan yang memiliki SOP, kontrak kerja jelas, atau standar manajemen profesional. Semuanya mengambang, tergantung selera para petinggi. - Ketakutan dan Budaya Diam
Para pegawai takut kehilangan pekerjaan, takut dicap “tidak Islami”, atau sekadar takut menghadapi tekanan sosial. Maka ketidakadilan diterima sebagai takdir. - Ketiadaan Pengawasan Eksternal
Tak ada lembaga eksternal yang secara aktif mengawasi kerja yayasan pendidikan, termasuk dari Kemenag atau Dinas Pendidikan. Semua seperti berjalan sendiri-sendiri.
Mendesak Reformasi Internal Yayasan
Yayasan pendidikan Islam harus berani berbenah. Harus ada keberanian untuk meninggalkan pola feodal dan otoriter, menuju sistem pengelolaan yang adil, profesional, dan berorientasi pada nilai. Kepemimpinan yayasan bukanlah posisi istimewa, tapi amanah berat. Bukan alat kuasa, tapi alat melayani.
Sudah waktunya para pengurus yayasan menanggalkan kejumawaan dan membuka ruang kritik yang sehat. Pegawai bukan objek kekuasaan, melainkan bagian dari sistem dakwah. Mereka punya hak untuk dihormati, didengar, dan diperlakukan secara manusiawi.
Penutup: Jangan Cemari Nama Islam
Menyebut diri sebagai yayasan Islam tapi menindas bawahannya adalah bentuk kemunafikan struktural. Ini bukan hanya soal manajemen yang bobrok, tapi dosa sosial yang besar. Masyarakat harus mulai berani bicara. Dan negara, melalui Kemenag dan otoritas pendidikan, tak bisa terus menutup mata.
Islam bukan jubah untuk membungkus kekuasaan. Islam adalah cahaya untuk menuntun keadilan.
Comment