Penulis : Tafan JF,
Redaksi dan Kaper Bintan
Bintan, suarakepri.com – Pemilihan umum bukan hanya panggung demokrasi, tetapi juga medan perjuangan melawan money politics yang semakin mengakar. Pertarungan melawan money politics terus memanas seiring dengan strategi calon legislatif yang mengandalkan uang sebagai senjata utama untuk memenangkan dukungan pemilih.
Di Indonesia, berdasarkan informasi dari Kompas.com, terdapat beberapa kasus yang sempat terjadi pada tahun 2019 di beberapa daerah, seperti Lamongan, Jawa Timur, memperlihatkan bagaimana polisi berhasil mengamankan mobil dengan uang senilai Rp 1,075 miliar dan atribut partai.
Sementara di Nias, operasi tangkap tangan dilakukan terhadap calon anggota legislatif dari salah satu partai yang diduga terlibat politik uang. Pekanbaru pun tidak luput dari jejak money politics, dengan Bawaslu dan polisi melakukan OTT terhadap pelaku politik uang.
Berdasarkan salah satu contoh nyata dari dampak money politics yang terjadi pada Pemilu sebelumnya, di mana seorang calon anggota legislatif dari beberapa Partai terlibat skandal suap besar-besaran untuk memenangkan suara.
Uang tersebut tidak hanya merusak integritas pemilihan umum, tetapi juga menggiring keputusan pemilih berdasarkan iming-iming finansial, bukan kualitas atau kapabilitas calon.
Uang, sebagai pendorong utama, merusak substansi pemilihan umum yang seharusnya fokus pada kapabilitas dan komitmen calon legislatif terhadap kepentingan rakyat.
Budaya politik berkualitas menjadi sangat penting, pemilih harus mampu melepaskan diri dari daya tarik finansial dan membuat keputusan berdasarkan integritas, visi, dan dedikasi calon.
Dalam upaya melawan money politics, peran media sebagai pilar informasi lokal menjadi kunci. Informasi objektif dari media lokal bukan hanya memberikan laporan, tetapi juga menjadi landasan bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang bijaksana.
Panggilan tindakan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, melainkan juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait. Langkah-langkah tegas dan transparan diperlukan untuk menindak pelanggaran aturan pemilihan.
Sebagai Kabiro Bintan Media Suara Kepri, saya mengamati dengan kritis fenomena ini dan menilai perlu adanya langkah konkret untuk menjaga integritas dan kesehatan demokrasi di tingkat lokal.
Melalui tindakan konkret, kita dapat menjaga integritas pemilihan umum dari tingkat daerah hingga nasional. Demokrasi yang sehat dan berkualitas memerlukan kolaborasi semua pihak, demi masa depan demokrasi yang lebih kuat dan bermartabat.
Sudut pandang ini menekankan perlunya kesadaran kolektif dan aksi nyata untuk menghadapi tantangan money politics, sehingga demokrasi benar-benar mencerminkan suara dan kepentingan rakyat.
Comment