Tanjungpinang, SuaraKepri – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) siap memberikan data-data informasi tentang perbedaan perlakuan Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun dan Sekretaris Daerahnya (Sekda) di Kabupaten Karimun dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi itu.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jendral LSM Getuk, Tengku Azhar pada saat Forum Keperihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) melaksanakan rapat persiapan aksi teguran kepada Nurdin Basirun agar memimpin Kepri dengan serius, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, di seketariat FKMPK, Rabu (14/03).
“Saya melihat selama saya 20 hari di tanjung balai Karimun sampai kepelosok pulau, saya melihat kesenjangan persoalan masalah sosial ekonomi, dan politik ini memang betul-betul jauh, ketimbang dari Kabupaten/kota yang ada di Kepri ini,” kata Tengku.
Sabung, kata Tengku, banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nurdin Basirun dan Sekdanya seperi memberikan perlakuan khusus kepada kabupaten Tanjung balai Karimun, seperti contoh pembangunan proyek-proyek besar yang tidak diketuhi oleh masyarakat Kepri, dimana keuntungannya ada nama orang nomor 1 di Kepri itu.
“Seperti proyek tenaga Surya, trus hutan yang sifatnya dibikin suatu bisnis agro yang banyak menyerap menggunakan dana APBD. Ini jelas sangat-sangat merugikan, keuntungan pribadinya ada nama Nurdin Basirun disana,” ungkapnya.
Hal ini sampaikan oleh Tengku guna, keterbukaan informasi perkembangan disuatu daerah yang terhimpun di Propinsi Kepri ini diketahui oleh seluruh masyarakat dan diperlakukan adil sebagai mana mestinya kebijakan seorang Pemimpin dalam roda pemerintahannya.
“Di sisi lain hutan di Kepri ini udah pada habis, sebagai penggiat anti korupsi, saya ingin mengembangkan informasi keterbukaan publik bahwasanya apa yang terjadi di Karimun, yang kepentingan-kepentingannya ada di tangan Nurdin Basirun. Melalui gerakan aksi oleh FKMPK ini,” tandasnya.
Koordinator FKMPK Andi Cori Patahuddin, Aksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini merupakan suatu evaluasi yang sesuai dengan fakta dari butir-butir evaluasi oleh seluruh elemen masyarakat yang ditampung oleh Forum gerakan tersebut, dengan fakta dan realita kondisi Provinsi Kepri saat ini yang amburadul.
“Gubernur bilang kemarin mau demo silahkan, namun harus berdasarkan data dan kami (FKMK) siap untuk melakukan demo, karena kami sudah memiliki rangkuman data bentuk evaluasi kinerja Nurdin Basirun yang bobrok ini,” ungkapnya.
Penulis : Erial
Comment