Bintan, suarakepri.com – Aktif dalam mengangkat isu permasalahan para Nelayan, hingga saat ini KNTI tetap aktif memperdayakan dan memperjuangkan hak Nelayan Tradisional.
Hal ini disampaikan langsung oleh Buyung selaku ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) wilayah Bintan, dikediaman rumah pribadi miliknya di Kawal Pantai pada Minggu lalu. 22/09/2021.
Pada saat awak media suarakepri.com berkunjung kerumah untuk memintai terkait nasib para Nelayan Bintan. Ia menjelaskan bahwasanya permasalahan tersebut sudah pernah disampaikannya langsung kepada Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada saat kunjungan beliau di Gedung Daerah Provinsi Kepri.
“Jadi waktu saya bertemu dengan Bapak Presiden RI di Gedung Daerah, Saya dapat rekomendasi dari beliau, sehingga saya coba untuk menghubungi kepusat, ke Jakarta pusat dari Lembaga Nelayan yang ada di kepri, akhirnya KNTI dapat bertemu. waktu itu saya bersama rektor UMRAH,” Ujarnya.
Sesampainya di Istana Negara yang merupakan Istana Kepresidenan, terletak di Jalan Veteran, Jakarta Pusat., Ia menjelaskan kepada Presiden RI terkait tujuan kedatangannya, yaitu agar para Nelayan Bintan dipermudah untuk mendapatkan akses pengisian minyak bersubsidi dengan segera membangunkan tempat pelelangan dibintan, dan kembali aktifkan asuransi para Nelayan Tradisional.
Mendengar hal itu, berdasarkan informasi dari Buyung, Presiden RI bertanya terkait adanya permasalahan BBM bersubsidi di Bintan, kemudian ia menjelaskan bahwasanya permasalahan BBM bersubsidi itu merupakan permasalahan yang klasik.
Ia mengungkapkan kepada Presiden RI. Dari hasil penelitian dan sumber informasi yang didapat sebintan olehnya, ada tiga permasalahan kenapa para Nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Menurutnya. Para Nelayan yang tidak dapat BBM bersubsidi dikarenakan, Sebagian Nelayan tidak mengetahui bahwasanya BBM tersebut ada, kemudian, Sebagian Nelayan tidak mau tau dan mengurus dokumen dan persyaratan, dan Nelayan saat ini, kebanyakan lebih bergantung kepada toke atau bos yang ada dikarenakan tidak mau terganggu dengan pengurusan dokumen.
“Kebanyakan para Nelayan inginnya, ketika hendak melaut, mereka hanya datang bawa rokok, bawa Kapal dan es yang sudah dipersiapkan, jadi mereka tinggal jalan. Kemudian permasalahan lainnya karena jarak tempuh yang jauh untuk mendapatkan Solar,” Ungkapnya.
Jadi artinya, perlu adanya pembaharuan terkait akses penyaluran penerima Solar, sehingga para Nelayan di Bintan, ketika sampai ketitik lokasi yang telah disesuaikan dengan Kartu Kendali dapat membeli minyak tersebut dengan harga Rp 5.150.
Kemudian ia juga menjelaskan terkait pertanyaan Presiden RI tentang bagaiamana solusi dan langkah yang harus diambil. Ia menjelaskan agar segera mengaktifkan Koperasi Nelayan dengan system penjemputan disetiap SPDN, SPBU dan lainnya, berdasarkan surat rekomendasi.
Sehingga, dengan kuota yang berdasarkan surat rekomendasi, Nelayan hanya perlu membawa surat tersebut. Kemudian pihak Koperasi menyalurkan kepada Nelayan dengan mengikat kesepakatan antara Koperasi dan Nelayan, contohnya, harga Solar yang awalnya Rp 5.150 dengan ditambah jasa ongkos angkut, maka harga Solar menjadi Rp 5.300.
Dengan adanya system ini, maka Nelayan dipermudah untuk mendapatkan minyak sampai ditempat, dapat mengurangi adanya Nelayan yang tidak kebagian, kemudian dengan system ini, dapat menghidupkan Koperasi demi menghidupi para Nelayan disisa akhir tahun.
Seperti yang diketahui saat ini, Pemerintah sudah menggalakan setiap Koperasi harus membuat laporan dan menerima bantuan lewat Koperasi, hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Jadi hari ini tinggal bagaimana pemerintah menjalankan teknis dan system manajement dalam pengelolaan pembagian kuota. Perlu adanya perombakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri.
“Kenapa saya berkata demikian, karena saat ini mereka kurang memiliki keahlian tentang pemahaman kebutuhan para Nelayan, selama 4 tahun beliau menjabat, belum ada perubahan mendasar bagi para Nelayan, Malah ada konflik dan permasalahan Nelayan semakin banyak, sehingga perlu adanya gagasan baru,” tutupnya.
Comment