Tanjungpinang, suarakepri.com — Penanganan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Duta Marine, Kabupaten Kepulauan Anambas, memicu keraguan publik akibat adanya perbedaan fakta antara instansi pengawas dan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam surat perkembangan laporan tertanggal 27 Oktober 2026, Ombudsman mengungkap fakta bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kepri sebenarnya telah menerbitkan Surat Penetapan Kekurangan Upah Minimum bagi seorang pekerja bernama Wardi Firdaus pada 21 Oktober 2026. Penetapan ini merupakan hasil dari Rangkaian Pemeriksaan, termasuk klarifikasi manajemen perusahaan pada 27 Agustus 2026, pemeriksaan pekerja pada 30 September 2026, serta penelaahan risalah perundingan bipartit.
Namun, Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Kepri, Aldy Admira, justru memberikan keterangan bertolak belakang di media massa dengan mengklaim tidak ada temuan pelanggaran pengupahan di perusahaan migas tersebut.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, tidak ada temuan terkait pembayaran upah,” tegas Aldy Admira, sembari berdalih pengawas telah mencocokkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di lapangan dan mengantongi surat pernyataan tertulis dari pekerja.
Pernyataan Aldy menuai kritik keras dari Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, selaku pelapor awal kasus ini. Sahtiar mempertanyakan dasar kesimpulan Disnakertrans yang terkesan mengabaikan dokumen pemeriksaan resmi.
“Seorang Kabid kok berani mengeluarkan pernyataan tanpa dasar nota pemeriksaan. Ini yang kita sesalkan, kok bisa?” cetus Sahtiar.
Secara regulasi, klaim pengupahan berdasar kesepakatan atau surat pernyataan pekerja tidak serta-merta menggugurkan kewajiban hukum. Pasal 88A UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah lewat UU Nomor 6 Tahun 2023) menegaskan bahwa kesepakatan pengupahan yang berada di bawah standar peraturan perundang-undangan otomatis batal demi hukum.
Di luar substansi upah, perkara ini makin rumit dengan mencuatnya sejumlah kejanggalan administratif dan kejelasan prosedur:
- Sengketa Status Pelapor dan Akses Informasi: Disnakertrans Kepri berargumen tidak wajib menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada KSPSI karena Wardi Firdaus telah mencabut surat kuasanya pada 17 Juli dan 7 September 2026. Namun, pencabutan kuasa personal mestinya tidak menghapus kedudukan KSPSI sebagai pelapor awal publik, yang dilindungi oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Keraguan Chronology Panggilan: Dokumen Ombudsman mencatat pengaduan resmi kedua KSPSI baru diterima pada 21 Juli 2026, tetapi panggilan pertama Disnakertrans kepada PT Duta Marine tercatat dikeluarkan lebih awal, yaitu pada 13 Juli 2026.
- Inkonsistensi Kode Dokumen: Terdapat kekeliruan penulisan nomor penetapan kekurangan upah dalam surat Ombudsman, yakni antara nomor
B/500.15.16.1/195/DTKT/2026danB/500.15.20.1/195/DTKT/2026. - Nasib Pengaduan Jam Kerja Lembur: Pengaduan awal KSPSI juga mencakup tuduhan kelebihan jam kerja (upah lembur), namun hasil pemeriksaan Ombudsman maupun Disnakertrans belum menguraikan tindak lanjut atas poin tersebut.
Publik kini mendesak Disnakertrans Kepri, manajemen PT Duta Marine, dan Ombudsman RI Kepri untuk memberikan klarifikasi terbuka guna memastikan apakah penetapan kekurangan upah tanggal 21 Oktober 2026 masih berlaku, diubah, atau dicabut, sekaligus menjamin penegakan hak-hak pekerja di Kepulauan Anambas berjalan transparan.
Comment