BENGKALIS, SuaraKepri.com – Upaya positif dari inisiatif DPRD Kabupaten Bengkalis dalam membangun peran kontrol seiring dengan yang menjadi tugas dan fungsinya perlu kiranya diberikan dukungan dari berbagai pihak. Terutama bagi masyarakat kontraktor yang jelas-jelas memiliki tanggung jawab pajaknya.
Kabar usulan akan di bentuknya Panitia Khusus (Pansus) oleh beberapa anggota dewan dalam rangka menyikapi laporan carut-marutnya metode pemanfaatan, pembinaan dan juga pendistribusian kegiatan pekerjaan yang bersifat Penunjukan Lansung (PL) bersumber dari APBD.
Perlu di respon secara positif, sebut Mantan Wakil Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi GAPENSI Kabupaten Bengkalis M.Fachrorozi pria yang akrap disapa Agam ini mengatakan, sebagai usulnya dalam upaya mensinyalir dugaan ketidak beresan yang terjadi perlu juga kiranya ada tindakan sinergi antara stakeholder yang berkompeten.
“Harapannya sasaran monitoring Dewan jangan terkesan sempit. Buka kanal komunisi sebagai input yang dapat di jadikan catatan sebelum melahirkan rekomendasi nantinya,” ujar Agam Sabtu, (21/11/2020) di Bengkalis.
Lanjutnya, keterlibatan perangkat Organisasi Jasa Konstruksi atau Asosiasi sebagai mitra Pemerintah dianggap perlu. Soalnya, secara formil para persero comuditer jasa konstruksi berada di bawah naungan Asosiasi sebagai anggota, secara subtansi arah kepentingannya memiliki legal standing yang tepat.
“Demi tujuan yang ideal dalam rangka mengawasi pemanfaatan anggaran APBD dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak ada salahnya mengikut sertakan lembaga yudikatif dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan turut terlibat,” sarannya.
Selain itu, masih melanjutkan pemikirannya, Agam juga menyinggung kapasitas Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bengkalis, yang tetap kita tempatkan sama penghormatannya dalam mengisi serta mengawal jalannya roda pemerintahan sejajar dengan Kepala Daerah definitif. Dengan mengisi dan melanjutkan kepentingan Daerah secara baik.
“Dan didalam dunia Jasa Konstruksi jabatan Kepala Daerah itu bertindak selaku pembina jasa konstruksi pada tingkatannya, maka Pj Bupati juga seterusnya dapat mengawasi amanat yang sama berkenaan tujuan dalam upaya berbenah,” paparnya.
Apalagi saat ini tahun politik, sarat dengan kepentingan. Singgungnya lagi, bahwa bukan tidak mungkin anggaran kegiatan proyek yang terploting pada masing-masing SKPD.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini sangat rentan dengan penyalahgunaan. Kemungkinan itu bisa saja, dan kita mengendus adanya indikasi kearah itu, langkah DPRD Bengkalis menyoroti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) merupakan hal yang bijak. Namun, jauh lebih baik tidak hanya monoton tertuju di satu Dinas itu saja. Misalkan seperti Dinas PUPR Bengkalis, Disdik Bengkalis serta satuan lainnya juga wajib di perlakukan sama,” sebutnya.
Di tambahkan nya lagi, sifat kepentingan dalam indikasi permainan seperti objek pembahasan yang kita maksud bukanlah merupakan gaya baru, melainkan masih tradisi lama yang terus melekat.
“Modus operandinya tidak akan jauh dari nilai Rupiah, makanya Agam sangat sepakat jika pihak eksekutif melalui Pj dan legislatif melakukan upaya kongkrit yang terukur dengan membuka diri melibatkan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam upaya pengawasan, ini penting agar terwujudnya pemerintahan yang kondusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Cerita monopoli kegiatan Proyek PL di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas lainnya sudah menjadi rahasia umum.
Di sebutkan Agam, ia pun secara pribadi banyak mendapat kan informasi tentang itu, sangat di sayangkan jika hal begitu di biarkan berlarut-larut yang dampaknya nanti secara tidak lansung bisa mematikan kelangsungan kontraktor lokal sekabupaten Bengkalis bergolongan kecil, Ibarat pepatah lama, Ayam mati di lumbung Padi miris sekali,” ujarnya.
“Untuk itu ia berharap semoga pembentukan Pansus DPRD Bengkalis egera terlaksana dengan serius,” tutupnya.
Comment