Tanjungpinang, suarakepri.com – Penasehat Hukum (PH) atau Kuasa Hukum Kepala Puskesmas Sei Lekop, Bakhtiar Batubara SH sampai saat ini masih memperjuangkan pembelaannya terhadap perkara pidana khusus (pidsus) atas nama terdakwa dr Zailendra Permana bin Zaitul Rahmad di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Senin, 04 Juli 2022.
Sebelumnya, Zailendra yang merupakan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dana insentif tenaga kesehatan Covid-19 di Puskesmas Sei Lekop tahun anggaran 2020-2021 dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 3 tahun Tuntutan tersebut disampaikan JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, Senin 27 Juni 2022.
Atas putusan tersebut, Bakhtiar menyampaikan, sesungguhnya sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang ini, semata-mata adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan norma hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.
Sehingga selaku PH Terdakwa dr. Zailendra Permana, meyakini keputusan hukum yang kelak akan diambil dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang Mulia kepada terdakwa akan benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dengan megedepankan hak-hak terdakwa yang melekat dalam dirinya.
“Putusan yang akan dijatuhkan tidak sedikitpun merampas rasa keadilan bagi diri terdakwa serta menghormati hak asasi Terdakwa sebagai manusia,” ujar Bakhtiar, Jum’at (08/07/2022).
Namun, menurut Bakhtiar dalam perkara a quo terdakwa dr. Zailendra, jika terbukti bersalah, kesalahan yang dilakukan bukanlah kesalahan semata untuk kepentingan pribadinya atau golongan tertentu, melainkan kepentingan masyarakat, dan juga terdakwa seorang Dokter/Pegawai Negeri Sipil yang tenaga dan ilmunya masih sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Pihaknya juga berharap adanya keadilan yang lahir dari persidangan ini, dimana yang bersalah akan dihukum sesuai dengan kapasitas kesalahannya yang tidak bersalah tentunya harus segera dibebaskan, sebab tujuan ditegakkannya hukum semata-mata adalah untuk keadilan dan kemasalahatan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama.
Lanjutnya lagi, karena terdapat kondisi-kondisi yang dipaparkan dalam pledoi itu, akhirnya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi para tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan akhirnya hari kerja mereka ditambahkan kedalam hari kerja tenaga kesehatan yang dapat diusulkan untuk mendapatkan dana insentif Covid-19.
“Artinya kebijakan yang diambil oleh Terdakwa adalah semata-mata untuk kepentingan yang lebih besar yaitu tujuan dari pada memutus mata rantai penularan Covid-19 di wilayah Puskesmas Sei Lekop yang Terdakwa pimpin dapat berjalan dengan baik, dan, untuk memotivasi para tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan di puskesmas agar tidak khawatir melakukan pelayanan di puskesmas dimana banyak kantor instansi yang bekerja dirumah (WFH) tetapi khusus staff fasilitas kesehatan harus tetap melakukan pelayanan langsung,” pungkasnya.
Kemudian kata Bakhtiar, kebijakan yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah terpaksa dikarenakan tidak ada solusi dari atasan terdakwa yang faktanya atasan terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada para pimpinan Puskesmas se-kabupaten Bintan untuk menyelesaikan sendiri masalahnya
Faktanya bahwa dengan demikian Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan Kedudukannya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
Sebagai Ilustrasi dapat diambil “YURISPEDENSI MARI Nomor : 42 K/KR/1965 tanggal 8 Januari 1996”, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : “Bahwa pada umumnya Suatu Tindak Pidana itu dapat
hilang sifatnya sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan Undang-undang, melainkan juga berdasarkan asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.
“Dalam hal ini terdapat 3 faktor yakini, Faktor Negara tidak dirugikan, Kepentingan umum tetap terlayani, Bahwa Terdakwa sendiri tidak memperoleh Keuntungan,” ungkapnya.
Masih sambungnya. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas maka unsur ke-3 (tiga) yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena itu Bakhtiar memohon kepada Majelis Hakim menerima Pledoi dari pihaknya untuk seluruhnya.
Ada pun isi permohonan itu sebagai berikut :
- Menerima Nota Pembelaan ( Pledoi ) Penasehat Hukum Terdakwa dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/L.10.15/Ft.1/02/2022, pada Perkara Pidana Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tpg.
- Menyatakan Terdakwa dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Melepaskan Terdakwa dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (Onslaagh Van Rechtsvervolging).
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD pada Harkat dan Martabatnya.
- Memerintahkan agar Terdakwa dr. ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD dibebaskan / dilepaskan dari Tahanan.
- Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
Sementara itu, sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (06/07/2022) dengan agenda Jawaban JPU atas Pledoi PH.
Kemudian Hari selasa 12 Juli 2022 akan dibacakan putusan. (*)
Comment