KEPRI, suarakepri.com – Ketua gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi Kepri, wakil Gubernur Kepri H. Isdianto memimpin rapat TPPO bersana TNI dan Polri serta sejumlah instansi terkait lainnya, Jumat (14/12) bertempat di ruang rapat Wakil Gubernur lantai 4, di Pulau Dompak.
Rapat ini dilaksanakan mengingat eskalasi kasus perdagangan orang (traficking) di Kepulauan Riau belakangan semakin meningkat dan memprihatinkan. Untuk itu perlu adanya tindakan konkrit dari semua pihak, baik pemerintah sendiri, jajaran penegak hukum serta TNI dan Polri untuk menanganinya.
Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, ini merupakan rapat perdana. Meskipun dari rapat ini belum ada solusi yang bisa diputuskan bersama menyangkut TPPO, namun setidaknya masing-masing instansi telah menyampaikan persoalan masing-masing. Baik dalam masalah hukum, kesehatan, sosial dan sebagainya.
“Melalui masukan-masukan inilah, kemudian kita sama-sama mencari formula yang pas nantinya atau di rapat berikutnya. Yang penting kita jangan seperti memberi ruang terhadap hal seperti ini. Salah satunya, kita bisa memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Ini adalah tanggungjawab kita bersama dalam upaya melindungi dan mengayomi masyarakat,” kata Isdianto.
Setelah ini, lanjut Isdianto, harus ada rapat lagi untuk menentukan atau mencari formula yang pas sebagai implementasi yang kemudian bisa dipresuposisikan untuk menanggulani masalah TPPO di Kepulauan Riau.
Secara komprehensif, ujar Isdianto, tim TPPO yang beranggotakan dari unsur Pemerintah, TNI, Polri serta unsur masyarakat. Diawali dari rapat perdana ini kemudian hendaknya bisa sama-sama dirumuskan sebuah formula yang bisa mewakili dalam masalah hukumnya, masalah sosial, kesehatan, pembiayaan dan sebagainya.
Wakil Gubernur Kepri Isdianto dalam rapat ini didampingi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Misni dan kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana.
Sebagai data yang dilaparkan oleh pihak Korem 033/WP dalam rapat ini bahwa selama tahun 2018 ini tercatat sebanyak 2.294 orang yang dideportasi dari luar negeri melalui Kepulauan Riau.
“Setelah kita identifikasi permasalahannya. Maka di rapat-rapat selanjutnya, hendaknya kita sudah bisa menguraikan tugas masing-masing, yakni siapa akan berbuat apa dalam hal ini. Yang mungkin berat adalah dalan masalah hukumnya, namun setidaknya dengan bersama-sama dan dengan rapat yang lebih lengkap nanti, kita bisa mencari solusi,” kata Isdianto.
Beberapa persoalan mendasar yang mengemuka pada rapat perdana tim TPPO kali ini diantaranya menyangkut shelter atau rumah singgah yang belum memiliki daya tampung yang maksimal, sementara jumlah kasus yang membutuhkan fasilitas shelter setiap tahun bertambah.
Kemudian menyangkut masalah dana. Dana akan digunakan diantaranya untuk pemulangan, biaya kesehatan korban, biaya makan dan minum dan sebagainya.
Disamping itu juga masih ada persoalan-persoalan teknis lainnya dan perlu segera ada formula yang bisa mewakili dari semua problematika yang ada tersebut.
(*)
Comment