Bintan, suarakepri.com – Tafan Juristian Putra, relawan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Wilayah Kepulauan Riau, menyampaikan keprihatinan atas informasi dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dialami oleh seorang perempuan asal Kabupaten Bintan. Perempuan tersebut diduga direkrut oleh jaringan tidak resmi untuk bekerja di luar negeri, namun akhirnya justru menjadi korban eksploitasi dan penipuan di negara Kamboja.
Menurut penelusuran yang dilakukan olehnya, korban awalnya dijanjikan akan bekerja sebagai admin perkantoran di Kamboja melalui perantara yang mengaku sebagai agen tenaga kerja. Namun sesampainya di negara tujuan, korban malah dijual ke sebuah perusahaan judi online dan dipaksa bekerja dalam tekanan. Dalam kondisi hamil dan tanpa perlindungan hukum, korban bahkan harus melahirkan anaknya di luar fasilitas kesehatan memadai.
“Informasi ini kami terima langsung dari pihak korban. Saat ini korban berada dalam kondisi sangat rentan bersama bayinya, dan belum mendapatkan perlindungan maksimal dari negara,” ujar Tafan Juristian Putra.
PKBI Kepri menilai, kasus ini menjadi sinyal bahaya akan masih lemahnya pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, terkait proses migrasi kerja ke luar negeri yang aman dan legal. Lebih dari itu, kondisi korban yang melahirkan dalam tekanan, tanpa fasilitas memadai, juga menjadi sorotan dari sisi hak kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.
“Kami berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga seperti BP2MI serta Kementerian Luar Negeri segera merespons cepat persoalan ini. Jangan sampai warga kita yang menjadi korban malah terabaikan di negeri orang,” tambahnya.
Selain mendorong perlindungan terhadap korban, Tafan juga mendesak adanya kampanye literasi migrasi aman dan pembentukan satgas antiperdagangan orang di tingkat daerah. Pasalnya, berdasarkan data lapangan dan pengamatan, masih banyak masyarakat Kepri, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan, yang rentan terjebak dalam modus serupa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait. Namun, Tafan berharap, informasi ini bisa menjadi bahan evaluasi dan peringatan dini bagi semua pihak, agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Comment