Lingga, SuaraKepri – Calon Legislatif (Caleg) DPRD Lingga, daerah pemilihan (Dapil) 2 Senayang, Kabupaten Lingga, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhsin dan Partai NasDem, Mustazar Mustafa melaporkan temuan money politic (Politik uang) yang diduga dilakukan salah satu caleg berinisial SY di wilayah tersebut ke Bawaslu Lingga.
Mustazar Mustafa Caleg NasDem mengatakan temuan politik uang yang dilaporkan tersebut berada di dua lokasi, yakni di Desa Batu Belubang dan Desa Baran. Menurut dia, saksi di kedua desa tersebut sudah bersedia untuk memberikan keterangannya kepada Bawaslu.
“Saksi berani mengaku, bahwa mereka menerima dari paslon tertentu, yang pertama di Desa Batu Belubang, lokasi kedua di Desa Baran. Sebelumnya pihak PKS juga sudah melaporkan, namun belum secara resmi, hanya melalui pesan WhatsApp dan via telepon kepada Panwascam setempat,” kata dia Rabu (24/04/19).
Selain itu, Caleg PKS nomor urut 3 dari Dapil 2 Senayang, Mukhsin yang mengatakan di Desa Batu Belubang, saksi bersedia menyampaikan secara tertulis. Pasalnya, bukti nyata uang sebesar Rp400 ribu, yang diduga diberikan oleh salah seorang tim caleg SY, yakni NU kepada salah seorang warga YN, disaksikan langsung oleh ibunya.
“Itu pengakuan dari saksi itu. Lalu, si Yani ini didatangi oleh pihak panwaslu, untuk menelusuri kebenaran dari laporan tersebut. Alhamdulillah itu sudah ditanggapi oleh Bawaslu. Terkait dengan itu, temuan ini tidak hanya di Batu Belubang, ada di desa lain contohnya di Baran, pengakuan dari saksi juga dengan angka Rp1 juta dan dibagikan ke dua kepala keluarga. Mereka juga siap dijadikan sebagai saksi,” jelasnya.
Di waktu berbeda anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Ardhi Auliya mengatakan menyambut baik laporan tersebut dan akan menindak lanjuti sesuai aturan, namun kata dia, tetap dengan kelengkapan syarat formil
“Kalau laporan wajib bagi Bawaslu menindak lanjutinya, namun tentu dengan kelengkapan syarat formil dan materil sebagaimana aturannya,” kata Ardhi pada Suarakepri.com.
Lanjut dia, saat mendatangi kantor Bawaslu Lingga, kedua pelapor tersebut sudah melampirkan alat bukti, namun masih perlu tambahan beberapa alat bukti lainnya.
“Mereka bawak alat bukti saat buat laporan ke Bawaslu, tapi masih butuh tambahan alat bukti lagi. mereka akan mempersiapkan, ada waktu tiga hari untuk melengkapi kekurangan tersebut,” ucapnya.
Namun ia menjelaskan Bawaslu Lingga tidak akan terlalu terburu-buru mengambil keputusan, namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku.
Untuk pasal berapanya, dia belum bisa mengatakan, sebab masih banyak mekanisme yang harus dilewati, sebelum memutuskan seseorang bersalah.
“Nah, itu yg masih dalam kajian kami. Kami belum dapat memastikan itu,” sebut dia.
Diketahui, jika terbukti melakuakan peraktek Money politik, Caleg mau pun tim kampanye akan dikenakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Dalam Pasal 187 poin A hingga D disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.
Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Penulis: Rian.
Comment