Natuna, SuaraKepri.com – Para demonstrasi, warga Natuna berharap adanya kehadiran Bupati Natuna untuk menanggapi orasinya.
Hal ini disampaikannya kala berdemo kembali pada hari Senin (03/02) di Kantor DPRD Natuna.
Koordinator demonstran, Haryadi, melalui pengeras suara menegaskan DPRD Natuna agar dapat sesegera mungkin menghadirkan Bupati Natuna, Hamid Rizal dihadapan mereka.
“Kami ingin bupati Natuna hadir di sini hadir ini juga,” ujar Haryadi.
Ketua Komis I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar yang menyambut kedatangan demonstran menjelaskan, bahwa DPRD secara kedinasan sudah menyurati Bupati Natuna untuk datang dan merespon keinginan maayarakat.
“Kami baru tahu keberadaan bupati hari ini. Tadi kami dapat kabar dari pak Wakil Ketua I DPRD Natuna, Pak Daeng Ganda Rahmatullah bahwa pak Bupati dan wakil Bupati Natuna sedang berada ruang tunggu Bandara Batam dan sekarang bupati sudah menuju kemari,” tutur Aris.
Ia berharap agar dapat tertib mengikuti aksi sembari menunggu kedatangan Bupati Natuna dan wakilnya.
“Kami sudah mengirim staf ke Bandara memantau kehadiran bupati. Kalau sudah sampai, kami dari dewan segera berkoordinasi untuk menghadirkannya di sini,” tegasnya mengakhiri.
Demonstrasi kali ini di kawal oleh Brimob Polda Kepri, didukung oleh Personil Polres Natuna, TNI dan Satpol PP.
Adapun hal-hal yang jadi tuntutan mereka hari ini meliputi point-point sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah menjadi penyambung lidah masyarakat pada Presiden RI dalam menyampaikan tuntutan masyarakat.
2. WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal perang/KRI dan diobservasi/dikarantina di lepas pantai.
3. Pemerintah daerah dan pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti: a. Posko layanan kesehatan darurat dan cepat.
b. Mendatangkan tenaga psikiater untuk masyarakat Natuna.
4. Menteri kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi/karantina WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan masyarakat Natuna.
5. Segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Natuna, kedepannya disosialisasikan kepada masyarakat Natuna.
6. Apabila pemerintah daerah tidak bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. (HK)
Comment