Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Kota Tanjungpinang telah lama tertidur.
Padahal, lokasi yang terletak di Senggarang dan Dompak tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran di Tanjungpinang.
Untuk itu, demi pengangguran di Tanjungpinang, Dewan Kawasan FTZ diminta untuk bangunkan wilayah yang telah lama tidur tersebut.
Hal pertama yang harus dilakukan oleh Dewan Kawasan menurut pengamat ekonomi, Ridaman Bay adalah memperjelas pengelola kawasan FTZ di Tanjungpinang.
Pasalnya, saat ini status pengelola FTZ Tanjungpinang tidak dapat bergerak sama sekali meskipun telah dibentuk organisasi nya.
Adapun struktur organisasi, DK FTZ Tanjungpinang-Bintan juga tidak dapat mengambil keputusan sendiri.
“Ya itu, ada struktur organisasi tapi kebijakan nya gimana? Dasar hukumnya gimana? Ada investor datang, tapi harus melapor ke Batam atau ke Tanjungpinang atau langsung ke Gubernur? Ini harus dijelas, sehingga bergerak,” kata Ridaman Bay, Jumat (5/4/2019).
Selama ini, menurut pengamatan Ridaman Bay, FTZ itu tertidur karena pengambil kebijakan yang masih tidak jelas. Selain itu, FTZ ini seolah domain Provinsi saja, sehingga dianggap Pemerintah Kota Tanjungpinang bukanlah ranah mereka.
“Ini juga rumit, sehingga ada sikap acuh terhadap hal ini mengingat domainnya bukan domain yang bersangkutan, dalam hal ini Pemkot Tanjungpinang yang sebenarnya pemilik dari wilayah FTZ ini,” ujarnya.
Ridaman Bay mengatakan bahwa mengenai FTZ ini harus didudukan kembali dengan semua pengampu kebijakan.
FTZ dinilai sangat berguna bagi khalayak ramai, khususnya para pengangguran.
Jika dapat segera digerakkan, FTZ dapat menjadi solusi yang paling tepat untuk para pengangguran di Tanjungpinang.
Hingga hari ini belum terlihat Investasi yang bisa menarik tenaga kerja banyak di Tanjungpinang, khususnya untuk wilayah diluar FTZ.
“Demi pengangguran, sebaiknya semua harus berbesar hati dan menyatukan visi misi. Agar FTZ ini dapat berjalan, ekonomi masyarakat sekitar berjalan dan juga masalah pengangguran dapat diurai menjadi solusi yang besar pada akhirnya,” tutur mantan komisioner KPU Tanjungpinang ini.
Hal ini juga dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Reni, Jumat (5/4/2019). Reni mengatakan potensi pengurangan pengangguran sangat besar jika FTZ terbangun. Saat ini, kata dia, “tertidurnya” lahan FTZ karena sarana dan prasarana masih sangat minim.
Sehingga, investor harus berpikir dua kali untuk menanamkan modal dikawasan tersebut.
“Harusnya, Dewan Kawasan memberikan akses dan kemudahan untuk pemodal. Berikan fasilitas juga supaya bisa membuka jalan bagi investor,” kata Reni.
Yang paling penting, sambungnya, sarana dan prasarana harus didahulukan agar semua yang diinginkan dapat terlaksana.
“Ini nggak, kemarin harusnya kita dapat bantuan untuk pengaspalan jalan menuju lokasi FTZ, tapi malah dialihkan ke Karimun. Bagaimana FTZ mau jalan,” kata Reni kesal.
Reni mengatakan bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun berjanji FTZ Tanjungpinang akan mendapatkan bantuan pada tahun ini. Hanya saja, tidak ingin kecewa lagi, rencana tersebut masih belum diwacanakan ke publik.
Penulis : Bie
Comment