Tanjungpinang – Ketidak hadiran dari Badan Kawasan Free Trade Zone (BK FTZ) Tanjungpinang cukup membuat kekesalan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait peredaran rokok illegal pada hari Selasa (14/3). Yang tampak hadir dalam RDP di kantor DPRD Kota Tanjungpinang ini hanya dari perwakilan dari Bea Cukai BPPKC Kelas II B dan BUMD Tanjungpinang.
RDP membahas peredaran rokok ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Mimi Betti Welingsih didampingi oleh wakil komisi Ahmad Dani yang juga wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, para anggota seperti M Syahrial, Peppy Chandra, Reni, Rika Adriani. Turut serta di RDP ini dari Komisi I yakni Fengky Fesinto.
Syahrial, Peppy dan Reni terlihat sangat kesal tidak ada kehadiran dari perwakilan dari BK FTZ Tanjungpinang ini, mereka meminta agar RDP tersebut ditunda.
Iyai sapaan akrabnya Syahrial bahkan mewarning BK FTZ Tanjungpinang bila tidak hadir dalam undangan berikutnya.
“Kita mewarning mereka bila tidak hadir lagi akan DPRD laporkan ke BK FTZ Kepri, pusat hingga Kementerian Perdagangan hingga Dalam Negeri. Karena mereka adalah pihak yang berkompeten terkait penanganan rokok illegal yang beredar diluar kawasan FTZ seperti Senggarang dan Dompak,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Bahkan Iyai menegaskan bahwa banyak yang ingin dipertanyakan oleh dewan kepada BK FTZ Tanjungpinang terkait besarnya volume peredaran rokok non cukai di dua kawasan resmi tersebut.
“Yang diketahui bahwa jumlah penduduk Dompak dan Senggarang tidak begitu ramai sehingga pengkosumsi rokok itu tidak banyak,” tegasnya.
Sementara itu Fengky berharap dalam pertemuan berikutnya komisi I agar dilibatkan.
“Karena ini menyangkut legalitas peredaran rokok, maka kita minta kami (komisi I-red) untuk dilibatkan,” katanya
Mimi Betty pun akhirnya memutuskan dari hasil kesepakatan bersama untuk menunda.
“Karena sudah sepakat bersama maka rapat ini kita tunda hingga hari Senin, 20 Maret ini,” tutupnya.
[sk]
Comment